 |
| REMBUK: Pemkab dan DPRD Lombok Barat kala rembuk membahas upaya pemberantasan stunting. |
Pertemuan melalui media zoom ini secara resmi dibuka Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Jayengrane Kantor Bupati Lobar di Giri Menang-Gerung.
“Masalah stunting ini pekerjaan dari hulu yang harus segera dituntaskan. Demikian pula menyelesaikannya, diawali dari orang tua dan calon bayi, kemudian intervensi maksimal dilakukan pada seribu hari kehidupan pertama terhitung sejak bayi lair,” pesan bupati di hadapan Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj Nurul Huda, Sekda Lobar H.Baehaqi, serta jajarannya.
Kata bupati, dari tahun ke tahun angka stunting di Lombok Barat terus menunjukkan angka penurunan. Pihaknya juga menyatakan, tahun 2024 Kabupaten Lobar harus bebas stunting.
Terkait dengan itu, usaha keberhasilan terlihat dari angka. Namun mantan Ketua KPU NTB ini meminta keberhasilan itu bukan berarti harus memuaskan semua pihak.
Dia merinci, tahun 2008, angka stunting hampir menyentuh angka 50 peren. Tahun 2014 angkanya mencapai 38 persen. Tahun 2016 menjadi 36 persen. Sejak 2016, daerah ini mulai serius melakukan intervensi sehingga sekarang berada pada angka 21 persen.
“Insya Allah sensus stunting kita laksanakan pada bulan Agustus 2020 mendatang, karena kita melaksanakan sensus setahun dua kali yaitu Februari dan Agustus,” paparnya.
Bupati juga membandingkan angka stunting nasional. Saat ini angkanya mencapai sekitar 29 persen. Angka Provinsi NTB masih berkutat pada angka sekitar 30 persen.
Baik angka nasional maupun Provinsi NTB, Kabupaten Lobar secara rata-rata angka marginnya cukup memuaskan. Namun lagi-lagi bupati meminta angka ini tidak boleh membuat semua harus puas. Hanya saja, semua harus tetap berusaha, bagaimana angka stunting ini terus menurun, sampai endingnya tembus pada angka nol persen.
“Atas kebershasilan ini, tahun 2018-2019, banyak sekali daerah-daerah yang melakukan kunjungan ke Kabupaten Lombok Barat, bahkan lembaga kesehatan resmi dunia seperti WHO dan lembaga kesehatan tingkat regional dan ASEAN,” sebut buapti.
Di tempat sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, H Baehaqi dalam arahannya menjelaskan, melihat trend penurunan angka stunting ini cukup menggembirakan. Namun ada hal yang perlu digarisbawahi oleh Kepala Bappeda dan seluruh OPD terkait dengan program stunting.
Program ini kata Baehaqi, merupakan program yang harus tuntas dari hulu. Artinya, kebijakan harus benar-benar menjadi perhatian.
“Harus ada kepastian dan Bappeda selaku perencana pembangunan, penyusun RKPD KUA PPAS dan yang akan menjadi substansi dari APBD,” pintanya.
Dalam gelaran telekonferen ini, ada dua narasumber yang memaparkan materi terkait stunting. Mereka adalah Rusditah, S.Sos (Kepala Bappeda Lobar) dengan judul materi "Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Lombok Barat". Pemateri kedua adalah drg. Ambaryati (Kepala Dikes Lobar). (jl)
