 |
| EVALUASI: Satgas Covid-19 Lombok Barat saat rapat evaluasi dan menetapkan daerah itu menuju fase normal baru. |
Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bernomor :569.A/90/BPBD/2020. SK itu tentang penetapan status transisi normal baru. SK dikeluarkan dengan harapan daerah itu menuju masyarakat produktif dan aman.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Lombok Barat, Dr H Baehaqi pada acara rapat teknis membahas transisi normal baru. Acara ini juga dihadiri Asisten I H. Agus Gunawan, Kapolres Lombok Barat Bagus Satriyo Wibowo, para Camat, Danposramil dan Kapolsek se Lombok Barat. Acara ini berlangsung di Ruang Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (18/6).
Sekda H. Baihaqi menjelaskan, kondisi riil Lombok Barat dua bulan terakhir. Dimana kondisi kabupaten ini berada di zona kuning sesuai kondisi epidemiologis dengan nilai skor 80-95. Sementara zona merah nilainya 60-80 sedangkan hijau 100 sesuai surat edaran Kementrian Kesehatan RI.
"Tren ODP, PDP harian di Lombok Barat dari tanggal 1 Mei -14 Juni 2020 menurun," kata Baehaqi.
Untuk itu, Sekda menargetkan untuk keluar dari transisi normal baru menuju normal kembali. Hanya saja, untuk sampai ke target itu perlu ada penanganan dan pencegahan dimulai dari hulu.
"Jika dimulai dari hulu penanganannya maka yang terdampak virus corona berkurang mulai dari swab, rapid tes, dan tentu pasien positif akan berkurang," harapnya.
Dikatakan Baehaqi, Satgas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 dialihkan ke masing-masing kecamatan. Pengalihan ini dengan melibatkan Forkopicam, tokoh agama, desa dan unsur lainnya untuk menjadi satu kesatuan di tingkat kecamatan.
"Masuknya tim pencegahan kabupaten di tingkat kecamatan akan lebih tinggi penanganannya lagi serta meningkatkan kinerja untuk tidak menambah orang terinfeksi lagi," harapnya.
Kapolres Lombok Barat, AKBP Bagus Satriyo Wibowo setelah melakukan pemantauan di lapangan menyebut, selaku pelaksana di lapangan perlu ada komitmen bersama terkait satu arah dalam penangan Covid 19.
Ia meminta pihak kecamatan mulai bertindak. Ini penting, mengingat para tokoh agama yang berperan di satgas di tingkat kabupaten seperti tokoh agama termasuk ketua MUI bisa diberdayakan di masing-masing desa.
"Silahkan koordinasi dengan Kapolsek, Danramil, jika tidak bisa Kapolsek bersama Danramil dapat berkoordinasi dengan Kapolres dan Dandim termasuk dinas lainnya," jelasnya.
Di tempat yang sama, Camat Batulayar Sahrudin mengatakan, pihaknya siap satu suara dan satu kebijakan dengan harapan dukungan yang maksimal.
"Tugas besar yang akan kami emban di kecamatan jangan sampai tidak didukung maksimal oleh pemerintah kabupaten atau kami diberikan muatan besar namun tidak didukung dengan fasilitas maksimal," harapnya. (jl)
