RAPIM: Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid memimpin rapat pimpinan daerah, Kamis (4/6).
Di Lombok Barat misalnya. Andai pandemi ini terus berlangsung hingga Agustus, bukna tidak mungkin keuangan daerah ini terancam bangkrut. Mengingat daerah ini masuk menjadi dua besar kabupaten kota dengan persebaran virus corona terbanyak.
Bersyukur, daerah bermotto Patut Patuh Patju ini sedikit bisa bernapas lega. Penyebabnya karena jatah Dana Alokasi Umum (DAU) tidak ditahan pusat seperti sejumlah kabupaten kota lain.
“Alhamdlillah kita sudah melakukan refocusing dan realokasi. Ada dua kabupaten kota dan Provinsi NTB tidak mendapatkan sanksi dari Kementerian Dalam Negeri termasuk kita di Kabupaten Lombok Barat,” papar Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid pada sesi Rapat Pimpinan (Rapim) Terbatas di Aula Utama Kantor Bupati, Kamis (4/6/).
Fauzan mengaku khawatir jika saja sanksi itu dijatuhkan pada daerahnya. Sanksi penundaan 35 persen DAU oleh pusat, jelas menjadi pukulan berat. Dampak dari sanksi ini kata bupati, kemungkinan gaji bisa saja akan tertuda serta potensi ributnya akan sangat tinggi.
Namun pada kesempatan itu, mantan Ketua KPU NTB ini menyampaikan sesuatu di balik semuanya. Refocusing dan relokasi anggaran yang dilakukan sebelumnya dilakukan sepihak. Artinya, jika menunggu OPD, maka akan terjadi limit waktu dan kemungkinan akan kena sanksi. Karenanya, bupati meminta rapim ini sekaligus sebagai bentuk evaluasi untuk seterusnya.
Dilanjutkan bupati, optimisme tahun 2020 ini diakui sudah luar biasa. APBD, PAD dan pembangunan yang akan direncanakan berjalan lancar. Bahkan membandingkan PAD yang masuk Januari-Februari 2020 dengan PAD yang masuk 2018 bulan yang sama sebelum gempa. Capaiannya 150 persen. Janauri-Februari 2020 mencapai Rp 27 miliar. Sejak 2 Maret 2020, pusat mengumumkan ada Covid 19. Indonesia langsung terpukul.
“Kalau saya tidak salah ingat, pada bulan Maret itu PAD yang masuk hanya tujuh juta. Kalau Januari-Februari mencapai Rp 27 miliar. Dari Maret sampai Mei hanya 9 miliar,” paparnya.
Fauzan juga semakin khawatir jika angka trend virus corona ini tidak menunjukkan angka penurunan. Karena itu, ia mengajak jajarannya untuk ikut secara mandiri, secara personal mensosialisasikan bagaimana sikap Pemkab Lobar menghadapi Covid 19 ini.
Semua ajakan ini tidak hanya dalam konteks APBD, tetapi ke semua lini. Termasuk kondisi ekonomi masyarakat, peningkatan angka kriminalitas dan angka kemiskinan.
Untuk menuju New Normal, pihaknya sebenarnya sudah melakukan ke arah itu. Karena sejak Maret lalu, tidak pernah ada kesempatan melakukan rapim serupa. Tapi hari ini, Kamis (4/6) rapim bisa digelar.
“Ini sebenarnya sebuah contoh menuju New Normal. Kita rapim, jarak diatur, peserta rapim dibatasi dan semua kita memakai masker serta berusaha, semua standar protokol kesehatan dilaksanakan,” tegas bupati.
Lebih jelas disampaikan, refocusing dan relokasi anggaran yang dilakukan ini akan menjadi bahan dalam APBDP nantinya. Namun bupati meminta, jangan sampai semua merasa kaget.
Selanjutnya Bupati Fauzan menyrbutkan, ada sekitar Rp 430 miliar APBD terkoreksi dalam kondisi saat ini. Dalam hitungan, nilai ini selama enam bulan covid 19. Jika lebih, dipastikan bisa melebihi angka Rp 430 miliar.
“APBD kita yang hilang 430 milyar itu berdasarkan hitungan enam bulan covid 19 sejak Maret sampai Agustus 2020. Jika lewat dari itu akan lain lagi,” kata bupati sedikit khawatir.
Di tempat yang sama, Asisten II Setkab Kobar, Hj Lale Prayatni, secara rinci memaparkan target realisasi PAD sampaai 29 Mei 2020. Target sebesar Rp 181 milyar lebih, baru terealisasi Rp 78,2 miliar lebih, termasuk BLUD.
Dilihat dari persentase baru 28,50 persen, persentase ini sebut Lale masih sangat jauh. Demikian juga paparan terkait anggaran belanja sebesar Rp 1,7 Triliun lebih. Realisasinya baru Rp.172,8 miliar atau 22,20 persen untuk belanja langsung.
Sementara itu, Asisten III Setkab Lobar, H Mahyudin memaparkan kondisi fiskal daerah. Ini sesuai perintah penyesuaian anggaran akibat pandemi covid 19.
Disebutkan, secara total anggaran yang dimiliki awalnya sebesar Rp. 1,84 triliun lebih. Pada bulan Maret 2020, ada beberapa yang digeser untuk penanganan covid 19. Jumlah anggaran yang direfokusing dan direalokasi sebesar Rp 72,5 miliar lebih. Ini digeser dari seluruh OPD yang ada. Dilaporkan Mahyudin, setelah dilakukan penggeseran, maka struktur APBD menjadi berkurang sebesar Rp 134 miliar.
Secara bergantian, laporan juga disampaikan Asisten I Setkab Lobar, H Agus Gunawan terkait penyelengaraan lomba inovasi daerah dalam menyiapkan tata normal baru, produktif dan aman covid 19. Ada dua kata kunci yang diebutkan yakni, produktif dan aman.
Sedangkan Kepala Dikes Lombok Barat, Drg.Ambaryati memaparkan terkait perkembangan covid 19 baik yang PDP, ODP, OTG dan pasien meninggal dunia.
Dalam rapim ini, ada beberapa kesimpulan yang disampaikan Sekda Baehaqi. Kesimpulan ini sebagai pedoman kerja terkait APBDP 2020.
Pertama sebutnya, dimohon kepada OPD agar kerja cepat dan segera menyesuaikan pagu sesuai hasil refocusing melalui Bappeda Lombok Barat. Berikutnya, mencermati dan mempelajari SOP New Normal sesuai sektor dan pelayanan masing masing OPD.
Ketiga, konfirmasi covid 19 trendnya di Lombok Barat masih mengalami peningkatan. Kondisi normal penanganan covid 19 masih dalam kondisi transisi menuju siap. Melakukan evaluasi diri secara kontunyu dan mensegerakan belanja modal khususnya dari dana pinjaman.
Kepada Asisten I diminta berkoordinasi dengan bagian Hukum dan BPMD untuk menyiapkan Perbup turunan dari Perda Inovasi untuk menggelar lomba inovasi desa terkait penanganan covid 19 di Lombok Barat.
Terakhir, Baehaqi menyebut, semua OPD supaya terkonsentrasi untuk menangani covid 19. Dengan kata lain, semua agar menempatkan diri dan berfungsi sebagai Humasnya Lombok Barat terkait penanganan covid 19 ini. (jl)
