 |
DISKUSI VIRTUAL: Jajaran Dina Pariwisata Lombok Barat menggelar diskusi virtual terkait keberlangsungan pariwisata setempat pasca fase new normal.
|
GERUNG--Laju daya papar virus Corona sedikit demi sedikit sudah mulai bisa direm. Namun demikian, semua pihak hendaknya terus menerapkan prokol kesehatan yang telah dianjurkan.
Seiring membaiknya situasi, ada proses transisi menuju ke arah new normal. Hal sama dirasakan di sektor pariwisata.
Dinas Pariwisata Lombok Barat berencana akan menerapkan kehidupan baru di bidang pariwisata. Kehidupan new normal tourism ini memberikan angin segar bagi seluruh pelaku pariwisata yang ada di daerah ini. Rencana pemberlakuan new normal tourism disampaikan melalui virtual yang berlangsung di Aula Pariwisata Lombok Barat, Selasa (9/6).
"Ada 65 peserta yang ikut dalam acara virtual itu. Mereka perwakilan dari legislatif, eksekutif, asosiasi pengelola hiburan, pengusaha hotel dan restoran, serta yang lain-lain," ungkap Kepala Dinas Pariwisata Lobar, H Ahkam Mahfudz.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan permintaan maaf terhadap peserta yang hadir. Itu dilakukan karena selama pandemi corona, pihaknya menutup tempat-tempat wisata.
Penutupan obyek wisata dilakukan sehari setelah Idul Fitri 1441 H. Langka ini dijalankan hingga 8 hari pasca lebaran topat.
"Padahal itu berat buat kami, karena ini adalah tradisi yang dijalankan masyarakat," sambungnya.
Dengan rasa optimisme yang kuat, kata Akhkam, para pelaku wisata diberikan kesempatan memberikan catatan dan gagasan. Gagasan dan catatan inilah sebagai dasar draf kebijakan, apakah membuka seluruh tempat wisata atau sebagian akses menuju tempat wisata dan tetap menggunakan protokol. Ataukah harus bersabar sambil melihat keadaan yang masih ada di sekitar.
Untuk membuka diskusi virtual, diberikan kesempatan kepada Kepala Dinas Pariwisata NTB, LM Faozal. Ia memaparkan, akibat pandemi ini sangat berdampak terhadap pembangunan pariwisata. Begitu juga di sisi yang lain, seperti ekonomi, kesejahteraan serta pengangguran.
Melihat dampak ini, kata Faozal, hendaknya semua stakeholder berpegang pada kebijakan standar kebijakan berupa Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar inilah nantinya dilaksanakan bersama-sama berdasarkan kemampuan dan analis apa yang terjadi di wilayah destinasi.
Menurut Faozal, ada sejumlah destinasi yang menjadi perhatiannya untuk segera mungkin dilakukan new normal tourism. Namun harus melihat sejauh mana kesiapan, termasuk kesiapan SDM pengelola baik dari kesiapan wisata dan sarana kesehatan. Semua perlu investigasi dan pemetaan yang baik.
Destinasi wisata yang disebut Faozal adalah Senggigi, Sekotong dan Narmada. Secara eksplisit disebut, di Narmada terpusat bagi desa wisata yang ada. Semua kebijakan ini nantinya bisa dilakkan kerjasama dengan pihak Pelindo dan pihak lain termauk menyiapkan regulasi dalam rangka mendukung rencana new normal tourism di Lombok Barat.
Sementara itu, anggota DPRD Lobar, Munawir Haris mengatakan, semua pelaku priwisata sudah siap menuju normal kebangkitan pariwisata. Namun, ia menyarankan, perlu adanya aturan dan kesepakatan protokoler yang harus disepakati bersama.
“Jangan sampai muncul pelanggaran di item aturan yang ada. Karena dalam regulasi, pada poin tiga menyebut, pemerintah berhak menghentikan dan melakukan larangan perjalanan dan mendisiplinkan protokol kesehatan dan penerapan hukum. Ini penting untuk kita sinergikan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Lombok Barat ini.
Dari seluruh peserta virtul yang didominasi oleh pelaku pariwisata sudah sepakat dan siap menyongsong suasana baru pariwisata di daerah Patut Patuh Patju ini. Mereka rata rata mengapresiasi pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata.
Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan Kobar, dr Tony berpesan, jangan sampai melihat dari sisi kepentingan jangka pendek saja upaya new normal. Namun jangka panjang pun sangat penting. Karena sejatinya perkembangan covid 19 di daerah ini masih menunjukkan grafik yang menanjak.
Mengakhiri diskusi virtual itu, Ahkam mencatat semua masukan dan ide dari semua peserta. Ide, gagasan dan saran ini menjadi catatan penting dalam menyusunan draf dan laporan ke tingkat pemerintah Lombok Barat. (jl)
