 |
| WEBINAR: Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah saat mengikuti webinar bersama Kementerian LHK. |
Lontaran itu disampaikan Gubernur NtN, Dr H Zulkieflimansyah dalam webinar bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tampil dalam webinar itu adalah Sekjen Kementerian LHK, Bambang Hendroyono sebagai pembicara.
Sementara dari pihak Pemprov NTB, Gubernur didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Ir Madani Mukarom BScF MSi. Yang bersangkutan didapuk menjadi keynote speaker, Selasa (23/6).
Gubernur menyampaikan, dirinya sering berkunjung dan menyapa para KPH di lapangan. Ia menemukan cara kerja dan cara berpikir yang luar biasa dari para KPH itu.
"Dengan sering saya mengunjungi KPH-KPH maka saya semakin mengerti apa yang dilakukan oleh KPH-KPH ini. Pesan saya kepada teman-teman kehutanan ini agar memiliki cara pandang yang berbeda di masa new normal ini," jelasnya.
Orang nomor satu di NTB itu menjelaskan, masih banyak masyarakat yang belum tahu dan mengerti apa yang dilakukan oleh para KPH. Maka dibutuhkan keaktifan lebih dari para KPH dan Dinas Kehutanan untuk mensosialisasikan kerja-kerja tersebut ke masyarakat. Dengan demikian tidak terkesan bahwa hanya pemerintah sendiri yang tahu kerja KPH.
"Ada masyarakat yang berbatasan dengan hutan, masyarakatnya sejahtera, karena banyak produk hasil hutan yang dimanfaatkan. 40 persen masyarakat yang berada di kawasan hutan, pantas sejahtera," jelasnya.
Karena itu, lanjutnya, slogan NTB Sejahtera NTB Lestari ini bukan main-main. Apalagi NTB bisa dibantu oleh jajaran Kementerian LHK dan Kehutanan. Bahkan NTB juga telah mencanangkan program NTB Hijau.
“Bukan hanya hijau tapi lebih dalam dari itu,” tuturnya.
Dalam waktu dekat, lanjutnya, NTB akan menjadi tuan rumah MotoGP. Di masa pendemi seperti ini, semua proses harus on the right track.
NTB, tegasnya, bukan hanya menjadi etalase regional NTB sendiri. Namun juga menjadi etalase bangsa Indonesia sendiri dengan perhelatan akbar tersebut. Karena itu, pegunungan yang menjadi venue MotoGP 2021 itu bisa segera dihijaukan, sehingga betul betul asri dan lestari.
"Yang saya banggakan juga dari KPH ini, mereka sudah berani berbicara tentang industrialisasi. Jadi proses penambahan nilai sudah dilakukan oleh KPH- KPH kami," katanya.
Dengan demikian, industrialisasi itu dapat menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kedepan, pemerintah akan terus mendorong agar KPH memiliki SDM yang mumpuni. Selain itu, anggaran bisa ditingkatkan sehingga mereka sejahtera dan bermanfaat bagi masyarakat.
Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono menyampaikan, peran KPH dalam peembangunan kehutanan. Peran KPH sangat penting bagi pembangunan hutan kedepan.
Hanya saja,ia menyampaikan bahwa tanggung jawab pembangunan KPH itu berada di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap pembangunan KPH dan infrastruktur.
Terkait dengan anggaran, ia menyampaikan bahwa APBN, APBD dan dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan akan dipastikan untuk pembangunan KPH beserta kehutanan. Hal ini sesuai dengan pasal 10 peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 juncto peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan.(jl)
