 |
| Data distribusi bantuan JPS Gemilan tahap kedua yang sudah kelar. |
"Penyaluran JPS Gemilang Tahap II bagi masyarakat terdampak akibat virus corona sudah tuntas. Ini semua berkat kekompakan bersama yang luar biasa, sehingga distribusi terbilang cepat dan lancar di 10 kabupaten kota," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Najamuddin Amy, Jum'at (19/6).
Berdasarkan data terkait kuota penerima di tiap daerah lingkup NTB, Kota Mataram tersalur 2.695 paket, Lombok Barat 10.918 paket. Berikutnya Lombok Utara 4.079 paket, Lombok Tengah 15.997 paket, Lombok Timur 42.788 paket.
Sementara di Pulau Sumbawa, seperti Kabupaten Sumbawa Barat ada 2.535 paket, Sumbawa 6.681 paket, Dompu 7.840 paket. Menyusul Bima 14.528 paket, dan Kota Bima 1.939 paket. "Semuanya sudah tersalurkan," katanya.
Najamuddin juga menyebutkan, bahwa dalam setiap paket bantuan berisi beragam kebutuhan pokok. Sebut saja seperti beras, minyak goreng, kopi, ikan kering, minyak kayu putih, teh kelor, dan juga masker. Jika dikonversi setiap paket bernilai Rp 250 ribu.
Selain memberi manfaat untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi virus corona, lanjutnya, paket JPS Gemilang juga akan menghidupkan usaha IKM/UKM lokal NTB.
Dalam pengadaan paket JPS Gemilang Tahap I dan II, setidaknya ada sekitar 535 IKM/UKM dengan berbagai produk dilibatkan secara langsung. Bantuan JPS Gemilang ini diharap membawa efek berganda yang baik bagi sektor perekonomian di NTB, terutama menggeliatkan UKM yang terlibat.
JPS Gemilang Tahap III Harus Lebih Baik
Semangat pemberdayaan IKM/UKM dalam produk JPS yang disediakan Pemprov NTB dalam Program JPS Gemilang tetap menjadi konsep penyediaannya pada tahap ketiga nanti. Bahkan Gubernur NTB, Dr. H Zulkieflimansyah menekankan supaya produk-produk yang disediakan dalam JPS Gemilang tahap III tersebut merupakan produk yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat.
"Kita jangan terlena dengan tahapaan penyelenggaraan JPS tahap I dan II, tetapi harus mengawal tahap III lebih baik," kata Gubernur didampingi Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah saat Rapat Evaluasi JPS tahap II dan persiapan JPS III di Mataram, belum lama ini.
Menurutnya, Pemprov NTB harus mengevaluasi kekurangan dan kelebihan pada tahapan penyelenggaraan JPS Gemilang tahap II yang telah tuntas 100 persen penyalurannya. Gubernur juga meminta agar melibatkan banyak UKM dan IKM lokal di NTB. Sehingga produk yang diberikan juga lebih bervariasi dengan hasil produk yang banyak melibatkan masyarakat untuk bekerja.
Keterlibatan UKM dan IKM di JPS Gemilang tahap I dan II, dinilainya, sudah mampu melatih mereka untuk terus menyiapkan produk yang berstandar untuk dipasarkan secara umum.
Senada, Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan semangat awal pemberdayaan UKM dan IKM merupakan roh dari JPS Gemilang ini. "Tentunya UKM maupun IKM ini yang akan banyak melibatkan masyarakat untuk menggerakan ekonomi kita," kata Wagub Rohmi.
Pandemi virus corona memberikan sisi positif kepada masyarakat. Disamping mengajarkan untuk terapkan berperilaku sehat, tapi juga membangkitkan pemberdayaan UKM/IKM disisi ekonomi.
Wagub mememinta agar penyaluran JPS Gemilang tahap III, dipersiapkan dan direncanakan dengan matang sebelum disalurkan kepada masyarakat.
Sebelumnya juga, Assisten II Setda Provinsi NTB, H Ridwan Syah memaparkan tentang penyaluran JPS tahap II yang sudah berjalan lancar. Pembagian wilayah kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengawal dan bertanggungjawab terhadap penyaluran JPS di kabupaten kota se-NTB telah berjalan lancar dan efektif, sehingga semua persoalan dan kendala dapat dihindari.
"Rencananya melihat kebutuhan masyarakat, ada beberapa produk yang nantinya diganti, namun akan dilihat situasi dan keadaan produk tersebut, baik itu ketersediaan dan kebutuhan masyarakat, sehingga lebih bervariasi," tutupnya.
Persiapan tahapan proses JPS Gemilang tahap III akan terus dikoordinasikan dengan berbagai rakor dan evaluasi. Dengan demikian bisa menghasilkan keputusan yang matang sebelum didistribusikan.
Keberhasilan penyaluran JPS tahap II ini tentu berkat kerjasama yang baik antara OPD Lingkup Pemprov, Kab/Kota, TNI, Polri dan Kejaksaan, termasuk juga dengan para Mitra dan UKM/IKM serta para pihak lainnya. (jl)
