 |
| CEGAH STUNTING: Bantuan PKH kini menyasar ibu hamil dan anak usia dini untuk mencegah STUNTING dan gizi buruk. |
Berdasarkan data tahap III 2020 PKH Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Kemensos yang tersebar pada 10 (sepuluh) kabupaten kota di NTB, jumlah ibu hamil yang menerima bantuan sebanyak 2.012 dan anak usia dini sebanyak 116.079 orang.
“Untuk itu PKH dicairkan setiap bulan agar ibu-ibu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH tetap ada pemasukan,” ungkap Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, Kamis (23/7).
Menurut dia jumlah bantuan untuk komponen kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak usia dini tahun ini masing-masing mendapatkan Rp 3 juta setiap tahun. Bahkan ada tambahan 25 persen yang sudah realisasi pada bulan April-Mei dan Juni 2020.
Kenaikan anggaran ini merupakan wujud negara hadir di tengah rakyatnya untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil dan anak usia dini. Tujuannya untuk meningkatkan asupan gizi mereka sehingga anak-anak NTB tumbuh sehat dan tidak stunting.
“Uang bansos ini harus dimanfaatkan untuk membeli bahan pangan bergizi seperti telur, ikan, daging, sayur dan buah-buahan,” lanjutnya.
Pada beberapa kesempatan, lanjutnya, Menteri Sosial dan Gubernur NTB selalu menekankan bahwa urusan gizi, tidak boleh dilupakan dalam kedaan apapun termasuk di tengah Covid-19. Apabila gizi anak terpenuhi, maka anak-anak tumbuh sehat dan dapat berprestasi di sekolah dan tidak mudah terserang berbagai penyakit seperi Covid-19.
Bang Zul mengharapkan anak-anak NTB di masa depan adalah anak-anak hebat yang menjadi harapan kemajuan NTB.
“Gizi yang baik bagi ibu hamil dan anak usia dini juga akan mencegah stunting. Dengan gizi yang baik maka imun tubuh anak-anak akan semakin kuat,” terangnya.
Dia menginginkan dalam kondisi pandemi atau dalam era new normal, angka stunting atau masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya, dapat ditekan dan minimalisir. Sehingga dapat tercapai target Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2025 yaitu penurunan angka stunting.
Diketahui, berdasarkan data penyaluran bansos PKH dilaksanakan tiap bulan. Pada bulan Juni 2020 Rp. 83.795.723.000, bagi 345.912 KPM.
Dalam pelaksanaan PKH pada semeseter I (pertama) periode Januari sampai dengan Juni, kabupaten kota se-NTB telah dicapai angka graduasi sejahtera mandiri (Keluar dari Kepesertaan PKH) sebanyak 1.301 KPM. Selanjutnya, pada Juli 2020, Provinsi NTB mendapatkan penambahan PKH untuk perluasan satu rasio kecamatan sebanyak 34.326 KK.
“Saat ini, SDM pelaksana PKH sedang bergelut dengan kegiatan validasi calon penerima PKH tersebut. Masyarakat bisa mengawasi langsung di lapangan,” tandas Khalik. (jl)
