 |
| COKLIT: Petugas Coklit KPU Kota Mataram sedang mendata pemilih demi menyukseskan Pilkada Kota Mataram. |
Ketua KPU Mataram, Husni Abidin mengatakan, dari 327 ribu DP4 itu, ada sebanyak 50 orang warga yang meninggal karena virus corona. Mereka ini masih sedang diverifikasi masuk atau tidak dalam daftar pemilih.
"Itu yang sedang kita lakukan saat ini. Kita masih terus verifikasi," ucapnya kepada JEJAK LOMBOK, Senin (27/7).
Langkah ini diambil demi memastikan daftar pemilih di Kota Mataram segera tuntas. Data yang diterima pihaknya diharapkan bisa rampung dan kelir tanpa ada persoalan di kemudian hari.
Dalam proses Coklit, bebernya, sejauh ini belum ada kendala berarti. Paling banter, pemilih yang tidak ditemukan di rumah akan dicari dan dipastikan bisa terdaftar sebagai pemilih.
Terhadap kendala ini, terangnya, KPU Mataram telah berkoordinasi dengan RT dan RW di masing-masing lingkungan di Kota Mataram. Mereka inilah yang berkoordinasi bersama petugas yang diterjunkan untuk melakukan Coklit.
Di Kota Mataram, sambungnya, ada sebanyak 725 petugas Coklit. Jumlah ini setara dengan jumlah Tempat Pilihan Suara (TPS) yang akan dibangun dalam Pilkada serentak Desember mendatang.
Selain Coklit, KPU Kota Mataram juga hari ini masih sedang menerima data perbaikan calon walikota yang mendaftar lewat jalur perseorangan. Tercatat hanya 1 pasangan yang mendaftar lewat jalur ini. Dan, hari ini adalah hari terakhir penerimaan dari jalur perseorangan.
"Calon perseorangan itu yakni Dianul Hayezi berpasangan dengan HL Badrun," ungkapnya.
Terpisah, Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri mengatakan, dalam proses Coklit masih banyak ditemukan prosedur yang janggal. Petugas Coklit ada yang tidak melaksanakan tugasnya di lapangan.
"Tugas Coklit ini tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, tapi kami temukan malah ada yang wakilkan tugasnya ke orang lain," ucapnya.
Temuan lain dalam Coklit ini yakni adanya petugas yang berafiliasi memberi dukungan kepada salah satu bakal calon pasangan walikota Mataram. Petugas Coklit itu malah mengakui terkait dukungan politiknya.
Kasus ini disebutnya terjadi di Kelurahan Sandubaya. Petugas bersangkutan juga sudah menyatakan diri mundur usai mengakui afiliasi politiknya.
Terhadap temuan-temuan di lapangan, Hasan mempertanyakan hasil bimbingan teknis (Bimtek) yang dilakukan KPU. Kepada para petugas Coklit, KPU Kota Mataram seharusnya mengontrol kinerja mereka lebih ketat.
Karena adanya kejanggalan di lapangan, sambungnya, kini Bawaslu Kota Mataram membuka posko pengaduan. Di posko ini nantinya warga yang tidak di-Coklit petugas bisa melaporkan dirinya.
"Tolonglah KPU itu awasi anak buahnya. Jangan-jangan Bimtek Mereke ini tidak tuntas," tegasnya. (jl)
