 |
| Sekda NTB, HL Gita Ariadi. |
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah NTB, H Lalu Gita Ariadi saat memimpin rapat pembahasan pencegahan Covid-19. Rapat itu diikuti para pimpinan BUMN/ BUMD dan institusi penyelenggara pendidikan di NTB, Rabu (12/8).
"Misalnya tidak memperkenankan nasabah bank yang tidak menggunakan masker untuk mendapatkan pelayanan dan transaksi," ujarnya.
Gita berharap, dukungan dari BUMN dan BUMD serta institusi pendidikan dalam penegakan disiplin protokol Covid 19 di lingkungan kantor dan sentra pelayanan publik menjadi pemicu kebiasaan protokol kesehatan di masyarakat. Ia meminta, sebelum Perda Penanggulangan Penyakit Menular diimpelentasikan, sosialisasi yang konsisten di kantor dan pelayanan publik harus terus dilakukan sebagai edukasi awal.
Menurutnya, penyediaan masker gratis dan perangkat protokol kesehatan lainnya seperti tempat cuci tangan dan thermo gun membuat masyarakat terlatih dan terbiasa menerapkan protokol kesehatan di tempat publik.
"Perkantoran dan pelayanan publik adalah tanggung jawab otoritas setempat. Nanti pemerintah melalui aparat juga melakukan evaluasi berkala," ujar Mantan Kadis Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB tersebut.
Terakhir, ia meminta partisipasi BUMN dan BUMD dalam kegiatan sosial di masa pandemi. Salah satunya dengan bela dan beli kebutuhan sehari-hari dari UMKM lokal NTB sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat terus berputar.
Setelah itu, para perwakilan BUMN dan BUMD menyampaikan pandangannya. Perwakilan ITDC mengatakan, pihaknya telah melaksanakan protokol kesehatan sejak awal termasuk disinfeksi hingga ke desa desa penyangga KEK Mandalika termasuk penggunaan masker lokal dari produk setempat.
BNI Syariah juga melaksanakan disinfeksi dua kali seminggu dan larangan bekerja bagi karyawan yang tidak mengenakan masker. Sememtara Bank Mandiri Syariah menerapkan akses satu pintu dan lebih banyak menggunakan layanan transaksi online non tunai dan berkegiatan virtual melalui daring.
Pelindo dan Angkasa Pura sebagai BUMN yang menjadi titik simpul arus orang dan barang. Melalui Satgas Covid 19 BUMN menerapkan prioritas satu, pandemi Covid 19 dalam disaster plan (Rencana Aksi Bencana).
Beberapa aturan baru baik dari pemerintah pusat dan direktif mensyaratkan mitigasi perlindungan personel. Demikian juga dengan edukasi hingga bantuan berkala bagi masyarakat sekitar perusahaan.
Pelindo juga membuka jalur Gili Mas (Lembar -Banyuwangi) untuk percepatan penyaluran logistik. Sementara Angkasa Pura melakukan pengurangan kapasitas layanan publik hingga 30 persen. Adapun jam operasional diberlakukan "on demand" 15 jam karena kondisi pasar dan perlindungan sampai Oktober mendatang. (jl)
