 |
| COKLIT: Inilah proses Coklit KPU yang berlangsung sejak 15 Juli hingga 13 Agustus kemarin. |
MATARAM--Proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih yang dilaksanakan KPU Kota Mataram mendapat sorotan serius. Coklit itundianggap kurang berkualitas.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram, Hasan Basri mengatakan, hasil pengawasan yang dilakukan pihaknya terhadap daftar pemilih model A-KWK KPU dinilai kurang berkualitas. Hal tersebut terjadi karena diduga KPU Kota Mataram tidak melaksanakan sinkronisasi data antara daftar pemilih Pemilu 2019 dengan DP4 untuk Pilkada tahun 2020.
"Itu hasil pengawasan yang kita lakukan terhadap proses Coklit," ungkapnya, Senin (17/8).
Terhadap hal tersebut, Hasan Basri, melaksanakan pengawasan mengidentifikasi pemilih pemula. Pihaknya juga mencermati pemilih yang dinyatakan TMS pada Pemilu 2019. Ada juga informasi pemilih yang berumur 17 tahun yang sudah menikah.
Dengan standar pengawasan, Hasan menemukan beberapa temuan. Yakni, masih ditemukan pemilih yang dinyatakan TMS pada Pemilu 2019 namun masih ada di model A-KWK KPU.
"Padahal pemilih tersebut saat Pemilu 2019 dinyatakan meninggal dan sudah kami rekomendasikan untuk dihapus saat Pleno DPTHP-1 Pemilu 2019 tahun lalu,"” ungkapnya.
Selain itu, Hasan juga menemukan ada pemilih yang belum 17 tahun sudah menikah tetapi tidak terdaftar di Model A-KWK KPU. Dari itu, pihaknya menilai jika KPU tidak melakukan sinkronisasi data Pemilu 2019 dengan DP4 untuk Pilkada tahun 2020.
Proses Coklit KPU Kota Mataram disebutnya patut dipertanyakan. Kualitas pekerjaan mereka juga diragukan.
Hasan, juga menerangkan temuan lain saat pengawasan Coklit. Diantarannya, masih ada PPDP yang tidak menempel stiker Coklit. PPDP yang tidak membubuhkan tanda tangan di stiker Coklit.
Kata Hasan, masih ada pemilih yang belum di-coklit oleh PPDP. Selain itu, penempatan lokasi pemilihan juga tidak sesuai dengan prinsip pendirian TPS.
Akibat dari keteledoran PPDP ini, bebernya, bisa jadi karena pola rekrutmen yang kurang profesional oleh KPU Kota Mataram. “Pola rekrutmen PPDP oleh KPU Kota Mataram terkesan sembrono dan kurang profesional,” tegasnya.
Terpisah, Ketua KPU Kota Mataram, Husni Abidin membantah tudingan Bawaslu. Sejauh ini proses perampungan data masih sedang berlangsung. Pihaknya masih terus melakukan sinkronisasi terhadap data pemilih.
"Kita masih merampungkan data. Lagi pula DPS juga belum diumumkan," ucapnya.
Tahapan-tahapan terkait Coklit hingga pengumuman DPS disebutnya berjenjang. Sejauh ini pihaknya terus melakukan sinkronisasi data.
Bila dalam proses sinkronisasi, lanjutnya, masih ada kekeliruan, Bawaslu disebutnya bisa memberi rekomendasi terhadap hasil temuan mereka. Karena itu, pihaknya juga akan terus bekerja maksimal menyempurnakan data yang sudah masuk.
Diketahui, proses Coklit data KPU Kota Mataram berlangsung sejak 15 Juli hingga 13 Agustus kemarin. Pihaknya akan mengumumkan DPS setelah melalui sinkronisasi. (jl)
