 |
| PRODUK UMKM: Berbagai jenis dan listrik mampu diciptakan oleh anak-anak NTB. |
Rencananya, berbagai jenis dan model sepeda listrik ini akan diperkenalkan kepada masyarakat pada Hari Kemerdekaan RI, tepatnya di tanggal 17 Agustus nanti. Hal itu disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah usai menerima rombongan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, Selasa, (11/8) di halaman Kantor Gubernur NTB.
Doktor Zul sapaan akrab Gubernur NTB mengatakan, sepeda listrik yang dibuat di NTB bukan sekedar mimpi, apalagi untuk pencitraan. Berbagai model sepeda listrik mampu mengubah pola pikir masyarakat bahwa NTB mampu melahirkan produk yang bersaing dikancah nasional dan internasional.
"Sekarang di NTB sudah bisa membuat sepeda listrik,” kata pria kelahiran Sumbawa itu kepada rombongan, usai menerima Laporan Hasil Pengawasan (LHP) semester. I Tahun 2020 dari Perwakilan BPKP NTB.
Selain itu, Gubernur juga mengungkapkan kondisi kebangkitan UMKM pasca bencana alam gempa bumi dan pandemi Covid-19 saat ini. Di mana hikmahnya, para pelaku UMKM dapat terpacu bergerak lebih cepat dan berinovasi lebih hebat di masa sulit sehingga dapat bersaing dengan kompetitor lain.
Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan NTB, Dessi Adin mengaku terkejut dan tidak menyangka, para pemuda di NTB mampu membuat sepeda listrik yang canggih dan sangat modus ini.
"Bukan hanya produk kecil yang bisa diciptakan, warga NTB ternyata mampu menciptakan sepeda listrik” kata Dessi takjub.
Lebih jauh ia mengatakan bahwa Lewat sepeda listrik, NTB akan mampu meningkatkan perkenomian. Ia juga berharap bahwa sepeda yang diberi nama Lebui ini terus dipromosikan sampai keluar NTB.
“Sepedanya keren teknologinya bagus dan saya mendukung sekali program Pak Gub” ujar Dessy.
Selain itu, Dessy menjelaskan maksud kehadirannya bersama rombongan adalah untuk menyerahkan laporan semester I kepada Gubernur. Ada empat fokus yang disampaikan kepada Gubernur NTB.
Pertama mengenai akuntabilitas pengelolaan pembangunan nasional, konstribusi untuk ruang viskal, kemudian untuk penyelamatan aset Negara atau Daerah dan terakhir komponen sistem.
“Kita menyerahkan hasil laporan semester 1 tahun 2020. Jadi setiap semester itu BPKP memberikan hasil pengawasan kita ke Gubernur menyampaikan dengan tujuan Gubernur NTB bisa tahu apa yang dilakukan di BPKP” tutup Dessy. (jl)
