Ketua Pemuda NW NTB, M Zainul Pahmi. |
"Buku saku ini berisi 43 halaman yang memuat pedoman dan tata cara menerapkan protokol kesehatan Covid-19," kata Ketua Pemuda NW NTB, M Zainul Pahmi, Selasa (11/8) di Sekretariat Pemuda NW NTB, di Kota Mataram.
Dijelaskan, buku saku tersebut sebagai upaya Pemuda NW untuk ikut berpartisipasi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di NTB. Terlebih angka penularan dan jumlah kasus positif baru terus bertambah, lantaran disebabkan masyarakat masih mengabaikan protokol kesehatan.
Hal itu kemungkinan terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum paham bahaya Corona dan bagaimana mencegahnya.
"Melalui upaya pengenalan (edukasi dan sosialisasi) secara umum tentang keberadaan, pola penyebaran dan istilah-istilah terkait harus diperhatikan oleh satuan pendidikan di lingkungan madrasah dalam menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru," ujarnya.
Pahmi mengatakan, buku saku akan didistribusikan ke masyarakat di Lombok dan Sumbawa. Untuk tahap awal baru dicetak 3000 eksemplar. Namun akan dicetak lagi kemudian menjadi 5000 eksemplar.
Sementara itu, Ketua umum PBNW Syaikhuna Tuan Guru Bajang KH. Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani memberikan apresiasi tentang buku saku Covid-19 oleh Pemuda NW. Buku ini dianggap bermanfaat bagi masyarakat banyak.
"Buku ini amat bermanfaat dalam suasana kita diuji oleh Allah Swt dengan suatu bala' yang menimpa seluruh kawasan dunia," katanya, dalam sambutan pembuka buku.
TGB Atsani menjelaskan, buku saku itu merupakan panduan praktis. Selain itu, dapat digunakan oleh siapa saja yang ingin memahami bagaimana cara menjalankan protokol kesehatan yang benar.
"Terlebih bagi kalangan yang tidak memiliki banyak waktu secara khusus terkait protokol kesehatan Covid-19," jelasnya.
Gubernur NTB, Dr H Zulkiflimansyah dalam sekapur sirihnya pada buku saku covid-19 menegaskan bahwa pihaknya selaku wakil pemerintah pusat yang ada di daerah akan selalu mensupport pemuda yang ikut mengambil bagian dalam proses edukasi dan sosialisasi secara masif. Dengan demikian masyarakat memiliki pra pemahaman yang sama tentang protokol kesehatan.
"Itu kewajiban kami selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat," pungkasnya. (jl)