 |
| SIDANG: Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah saat memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi di DPRD NTB. |
MATARAM--Penanganan Covid-19 masih menjadi prioritas yang tertuang dalam APBD perubahan 2020 Provinsi NTB.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah, saat menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi pada rapat paripurna DPRD NTB, Kamis (27/8).
Pemerintah NTB disebutnya telah merealokasi dan refocusing anggaran pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Total anggaran itu sebesar Rp 926,96 miliar. Dana tersebut bersumber dari realokasi seluruh komponen belanja dan pembiayaan daerah.
Dari total anggaran tersebut, penanganan Covid-19 yang dialokasikan pada pos Belanja Tidak Terduga (Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp 302,98 miliar rupiah lebih. Anggaran itu dipergunakan untuk penanganan kesehatan masyarakat sebesar Rp 170,48 miliar dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp 79,28 miliar.
Untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 1,8 miliar rupiah dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp 800 juta. Di samping itu, ada juga penanganan Jaring Pengaman Sosial (JPS gemilang) sebesar Rp 130,70 miliar lebih. Dimana realisasinya sampai saat ini sebesar 123,83 miliar lebih.
“Sisa anggaran pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan covid-19 sebesar Rp 99,05 miliar lebih. Rencananya digunakan untuk membiayai kegiatan perlindungan kesehatan masyarakat dan penanganan dampak ekonomi sampai akhir tahun 2020,” jelasnya.
Sementara realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 pada pos Belanja Langsung Organisasi Perangkat Daerah (BL-OPD) sebesar Rp 623 miliar lebih. Dana tersebut tetap diarahkan penggunaannya untuk perlindungan dan penanganan kesehatan masyarakat, perlindungan dan pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM/IKM dan pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS Gemilang), yang sekaligus memberikan dukungan langsung terhadap Penanganan Ekonomi Nasional (PEN).
Sementara itu, untuk beasiswa on-going dan aktivitas pendidikan dilakukan secara daring/online, dipastikan bahwa proses belajar mengajar atau perkuliahan tetap berlangusng. Kondisi ini kendati melalui daring atau online. Praktis bantuan beasiswa untuk biaya kuliah harus tetap dialokasikan dengan memperoleh keringanan (diskon), termasuk biaya hidup mahasiswa on-going mengalami penyesuaian.
Di akhir paparannya, ia mengatakan bahwa masukan dan saran dari berbagai fraksi akan tetap menjadi perhatian dan pertimbangan bagi pemerintah daerah. Ini penting untuk melakukan penyempurnaan dan pembangunan di waktu mendatang.
"Jika membutuhkan klarifikasi lebih lanjut, Pemprov NTB bersedia untuk melakukan penyempurnaan koordinasi dan sinergitas dengan legislatif," tutupnya. (jl)
