 |
| EVALUASI: Gubernur dan Wakil Gubernur NTB saat rapat evaluasi penanganan COVID. |
MATARAM--Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah meminta kepada tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi NTB membentuk tim khusus. Tim ini nantinya akan fokus berikhtiar pada upaya meminimalisir dan mengurangi angka kematian pasien Covid-19.
"Tidak hanya menekan angka kematian, tapi juga didorong untuk mempercepat kebijakan stimulus ekonomi harus tetap berjalan," ungkapnya, Senin (14/9).
jika angka kematian berhasil ditekan dengan upaya penurunan yang signifikan, akan lebih mudah bagi daerah-daerah yang awalnya masih zona orange dan kuning berubah menjadi zona hijau. Sehingga dampaknya sangat berpengaruh pada peningkatan kegiatan sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat yang semakin besar.
Terlepas dari takdir seseorang, sambungnya, sebenarnya kematian bisa dicegah. Caranya tidak saja lewat treatment medis saja, tapi juga pada persoalan psikologis pasien," tegas Gubernur saat didampingi Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah pada rapat evaluasi penanganan Covid-19, bertempat halaman Sekretariat Daerah Provinsi NTB.
Dari rilis update data Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi NTB hingga pada 14 September 2020 mencatat jumlah kematian mencapai 174 orang atau sekitar 5,9 persen. Dengan jumlah kematian itu, Provinsi NTB berada pada posisi kelima nasional dengan tingkat kematian yang cukup tinggi di Indonesia.
Selain itu, lanjut Dr. Zul, meskipun pemerintah sedang berjibaku dalam penanganan dan penyebaran Covid-19, namun kebijakam stimulus ekonomi juga harus tetap berjalan. Caranya dengan memberikan bantuan mesin-mesin buatan lokal yang memungkinkan kegiatan ekonomi masyarakat yang terdampak dapat meningkat kembali. Karena cashback pertumbuhan ekonomi mulai berjalan pada September ini.
"Kita tidak boleh lengah. Jadi betul-betul saya minta tidak main-main. Karena kita tidak bisa berharap dari yang lain, selain dari akselerasi anggaran daerah kita sendiri," tuturnya.
Senada, Wakil Gubernur Dr. Hj. Rohmi Djalilah mengungkapkan, untuk percepat penanganan covid-19, pemerintah menargetkan 100 persen maskerisasi untuk masyarakat NTB agar dapat tetap aman namun produktif. Target ini juga seiring dengan penegakan sanksi denda bagi masyarakat yang tidak memakai masker yang dimulai sejak Senin (14/9), yang tertuang dalam Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
"Insyaallah tagline kita adalah maskerisasi 100 persen untuk NTB aman dan produktif. Artinya, kita tidak hanya sekedar aman tapi harus produktif dengan 100 persen maskerisasi," kata Wagub NTB yang biasa dipanggil Ummi Rohmi.
Kebijakan Stimulus Ekonomi
Asisten II Setda Provinsi NTB, Ir. H. Ridwansyah mengungkapkan bahwa pengadaan dan distribusi mesin-mesin bantuan stimulus ekonomi hingga saat ini mencapai 1.636 unit. Dengan rincian 1.141 unit mesin sudah selesai diproduksi oleh IKM-IKM NTB dengan presentasi sekitar 74 persen. Kemudian yang sedang dalam proses pembuatan sebanyak 395 unit mesin atau mencapai sekitar 26 persen.
Sementara itu, lanjutnya, untuk proses kegiatan distribusi mesin-mesin itu, pihaknya telah melibatkan dan bekerja sama dengan sepuluh OPD lingkup Pemprov NTB. Sehingga kegiatan distribusinya ditargetkan selesai paling lambat pada bulan Oktober.
"Insyaallah pada minggu pertama bulan oktober semua mesin sudah dibagikan kepada kelompok masyarakat atau desa-desa di NTB," jelas Ridwansyah.
Strategis Penanganan Kesehatan
Pada kesempatan itu juga, Asisten I Setda Provinsi NTB, Baiq Eva Nurcahyaningsih menyampaikan, strategi pemerintah Provinsi NTB dalam mempercepat penanganan kesehatan. Strategi ini difokuskan pada tiga strategis utama.
Pertama, proteksi diri dengan gerakan hidup beraih dan sehat, gerakan maskerisasi dengan pembagian masker gratis kepada seluruh lapisan masyarakat. Begitu juga kegiatan sosialisasi masif melalui media sosial, spanduk, radio, TV dan lain-lain.
Kedua, deteksi dini dengan menyediakan 5 laboratorium uji dan penyediaan 30 rumah sakit penanganan Covid-19. Tidak hanya itu, kegiatan cegah dan deteksi migrasi pada pintu masuk perbatasan dengan menyediakan rapid test di setiap pelabuhan maupun bandara terus ditingkatkan.
Ketiga adalah respon, pemerintah telah menyiapkan 20 tempat karantina dan isolasi yang tersebar di seluruh NTB. Selain itu, kegiatan tracing kontak atau kelompok resiko terus di lakukan. Begitupun kegiatan pencatatan dan pelaporan kasus-kasus baru sesuai standar operasional yang berlaku.
Pada rapat evaluasi tersebut dipandu Sekda NTB, Drs. H Lalu Gita Ariadi dan dihadiri Kepala Kanwil Kemenag NTB Dr. KH. Muhammad Zaidi Abdad, M.Ag dan seluruh kepala Perangkat Daerah Pemprov NTB. (jl)
