 |
| RAKOR: Jajaran Forkominda NTB menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan Pilkada NTB. |
MATATAM--Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena berlangsung dalam suasana pandemi Covid-19. Di Provinsi NTB sendiri, sebanyak tujuh kabupaten kota akan melangsungkan Pilkada.
“Kita semua berharap, kasus Covid-19 yang mulai melandai di Provinsi NTB ini terus menurun. Jangan sampai, ada klaster Pilkada dan akhirnya kasus positif Covid-19 di NTB jadi melonjak,” kata Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah, Senin (14/9).
Lontaran itu disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19. Rapat diselenggarakan di Lapangan Gajah Mada Polda NTB.
Pilkada tahun ini, lanjut Wagub, tidak diperbolehkan mengumpulkan orang banyak. Karena itulah seluruh bakal pasangan calon juga harus bisa mengatur dan mengendalikan simpatisannya untuk patuh terhadap protokol kesehatan.
“Silahkan berkampanye, silahkan sampaikan visi-misi kepada masyarakat. Tapi taati aturan yang ada, seperti Perda, PKPU hingga undang-undang,” tambahnya.
Pada masa pandemi ini, lanjutnya, pasangan calon kepala daerah bisa manfaatkan teknologi informasi. Begitu juga dengan sosial media, atau rapat umum secara virtual untuk mempengaruhi pemilih.
“Misalnya, bakal pasangan calon bisa berkampanye melalui media sosial Facebook dan Instagram. Atau dia menyampaikan gagasan dan visi-misi melalui media online dan berkampanye akbar secara virtual,” ujarnya.
Saat ini, sambungnya, Perda Penanggulangan Penyakit Menular mulai ditegakkan. Tidak ada lagi negosiasi kepada orang yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Apalagi saat Pilkada nanti, semuanya harus berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada.
“Memilih pemimpin itu sebuah keharusan. Tapi, menjaga diri dan keluarga menjadi sebuah kewajiban,” tutup Umi Rohmi.
Sementara itu, Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan, dalam waktu dekat seluruh pasangan calon kepala daerah di NTB akan diundang oleh jajaran Forkopimda. Itu semua dilakukan demi berlangsungnya Pilkada dengan baik sekaligus aman dari potensi penyebaran virus.
“Pilkada di zaman pandemi ini tidak hanya bicara beruntung atau tidak beruntung, tapi yang terpenting, kita pikirkan kesehatan masyarakat,” ungkap Jendral bintang dua tersebut.
Kapolda menambahkan, siapapun yang melanggar protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada akan langsung ditindak. Mulai dari sanksi administratif hingga pidana.
Ia memastikan tidak segan-segan memberlakukan sanksi kepada siapapun yang melanggar protokol kesehatan.
Itu semua, lanjut Kapolda, akan dilakukan semata-mata untuk kesehatan masyarakat. Jangan sampai, karena merasa bahagia mendukung salah satu pasangan calon, tapi lupa dengan kesehatan diri dan kesehatan orang lain.
“Kalau ada orang yang tau dirinya terpapar Covid-19, lalu sengaja datang ke acara Pilkada, kami langsung akan pidana,” tutup Kapolda. (jl)
