 |
| Dr. Hi. Sitti Rohmi Djalillah. |
MATARAM--Prinsip menjadi daerah yang bersih dan melayani benar-benar dipegang teguh Provinsi NTB. Meski di tengah pandemi, monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kembali digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB.
Namun tahun ini tak sama lagi seperti tahun sebelumnya. Instrumen penilaiannya banyak disesuaikan dengan tatanan normal baru yang tengah dijalani masyarakat di seluruh dunia.
Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah, menyambut baik hal tersebut. Pemprov NTB disebutnya akan mendukung penuh monev KIP tahun ini dan akan mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ikut berpatisipasi.
“Semoga tahun ini partisipasi badan publik di NTB bisa lebih baik dari tahun sebelumnya,” harapnyaKamis, (10/9).
Ketua Komisioner KI NTB, Ajeng Roslinda Motimori menjelaskan terkait perbedaan monev KIP tahun ini. Perempuan kelahiran Kempo 1969 tersebut mengungkap monev KIP tak lagi diikuti oleh badan publik vertikal dan partai politik. Namun diikuti oleh sekolah tingkat SMA/SMK, Puskesmas, dan kantor desa se-NTB.
Instrumen penilaiannya pun sedikit berbeda. Penilaian menyesuaikan dengan pandemi covid-19 dimana akan dinilai seberapa bagus dan seberapa siap badan publik menyampaikan informasi terkait covid-19 dan pelayanan yang menyesuaikan standar covid-19.
“Serta kami akan menilai bagaimana badan publik menyampaikan program unggulannya di tengah pandemi ini,” jelas Ajeng.
Ajeng berharap tahun ini semakin banyak badan publik yang ikut berpartisipasi. Dari lima kategori yang akan diberikan seperti informatif, menuju informatif, cukup informatif, tidak informatif, tidak partisifatif. Ia berharap agar tak ada badan publik yang mendapat predikat tidak informatif dan tidak partisipatif.
“Harapannya, badan publik tahun ini cukup sampai cukup informatif saja jangan ada yang tidak informatif, tidak partisifatif,” ungkapnya.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi dalam kesempatan tersebut menjelaskan, telah ada sistem untuk memantau dan melihat aktivitas pelayanan KIP pada dashboard NTB Prov.
“Tahun ini dalam pembinaan oleh PPID Utama Provinsi NTB, kami bangun sistem untuk memantau dan melihat aktifitas Pelayanan KIP pada dashboard NTB Prov,” tandas Gede. (jl)
