 |
| BERSENGKETA: Lahan MotoGP di kawasan Mandalika masih bersengketa dan harus segera dituntaskan. |
JAKARTA--Sengkarut lahan MotoGP di Kawasan Mandalika, Lombok Tengah belum berkesudahan. Masih ada beberapa warga yang tetap bertahan di lahan tersebut, meskipun saat ini PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menyiapkan lahan seluas 2,5 hektare untuk relokasi warga.
Polemik tersebut mengundang tokoh masyarakat NTB di Jakarta, Lalu Sudarmadi bersuara memberikan saran. Sosok yang akrab disapa Mik Tjuck mengatakan, kawasan yang akan digunakan sebagai sirkuit MotoGP tersebut telah memasuki finishing. Dia berharap agar semua pihak memprioritaskan kepentingan NTB dari kepentingan-kepentingan pribadi.
"Kepada saudara saudara di NTB, kita harus berpikir NTB yang utama. Kami yakin banyak pihak yang merasa tersaingi dengan KEK Mandalika ini. Untuk itu kita perlu jaga dan sukseskan proyek ini. Demi anak cucu kita. Demi kesejahteraan masyarakat NTB," katanya melalui siaran pers, Minggu (6/9).
Ia mengatakan, lahan di kawasan MotoGP itu tidak hanya soal perhelatan MotoGP semata. Namun juga sebagai prime mover atau mesin penggerak kebangkitan ekonomi daerah. Dia meminta semua pihak melepas segala kepentingan pribadi demi NTB.
"Kawasan KEK Mandalika tersebut akan dilaksanakan event internasional secara reguler, MotoGP. Ini adalah anugerah luar biasa bagi masyarakat Lombok NTB khususnya dan Indonesia umumnya," ujarnya.
Dengna lancarnya pembangunan sirkuit itu, bebernya, akan ada berkah turunan lainnya yang akan diakibatkan oleh Moto GP tersebut. Mengingat Kawasan Mandalika bisa andalkan sebagai 'prime mover' kebangkitan ekonomi NTB.
Karena itu, ia berharap agar semua pihak saling bergandeng tangan. Semu apihak juga harus mengawal proyek strategis tersebut.
Mik Tjuck memberikan saran agar sengketa di kawasan MotoGP diselesaikan melalui jalur non litigasi. Lebih baik mengedepankan musyawarah dengan nuansa kekeluargaan.
"Menyangkut masih adanya gugat menggugat ataupun sengketa lahan, kami berpendapat supaya dilakukan melalui jalur non litigasi. Seperti mediasi dan musyawarah mufakat. Jangan kita biarkan berlarut larut masalah tersebut," urainya.
Mantan Sekjen Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sekaligus Mantan Komisaris Utama PT. ASDP ini sangat menggandrungi proyek super strategis nasional ini sukses. Dia meminta polemik yang terjadi di kawasan tersebut segera dituntaskan.
"Kami sangat setuju proyek strategis nasional tersebut harus segera selesai dan sukses. Namun kita juga tidak mungkin membiarkan saudara-saudara kita yang memiliki hak atas sebagian objek yang disengketakan kecewa," tegasnya.
Karen situ, kepada pemerintah daerah baik provinsi ataupun Lombok Tengah bersama ITDC diharap lebih agresif menuntaskan masalah-masalah yang ada.
Sementara, terkait dengan ultimatum Kapolda NTB yang akan mempidanakan provokator yang memicu sengketa lahan terus alot, Mik Tjuck sangat mendukung. Ia meminta pihak kepolisian mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang memperkeruh suasana.
"Bahwa terhadap langkah pemidanaan yang akan dilakukan oleh Polda NTB kami sangat mendukung dengan syarat sepanjang semua tahapan-tahapan pemenuhan hak masyarakat telah dipenuhi," katanya.
"Kami juga memahami pasti ada saja pihak pihak yang tidak memiliki kepentingan atas sengketa itu bisa saja bermain, memperkeruh situasi, terhadap hal itu kami sangat setuju Polda NTB untuk ambil langkah hukum," tegasnya. (jl)
