Fendi Ardiansyah
MATARAM--Gejolak persoalan tapal batas antara Lombok Tengah dan Lombok Barat sepekan terakhir membuat prihatin sejumlah pihak. Masalah yang sedang hangat itu dikhawatirkan berdampak pada iklim investasi di daerah.
Kaukus Muda NTB misalnya, persoalan ini secara hukum dipandang sudah selesai. Ini ditandai sejak dikeluarkan Permendagri No 93 tahun 2017.
"Ini isu lama yang sudah tuntas dan selesai kami harapkan semua pihak dapat saling menghormati batas wilayah," Ketua Kaukus Muda NTB, Fendi Adriansyah, Kamis (29/10).
Dua daerah yang sedang terlibat masalah, ungkapnya, hendaknya sama-sama bisa menahan diri. Mengingat ada peraturan yang harus ditaati.
Alih-alih larut dalam polemik, Rian (panggilan akrabnya), mengaku khawatir persoalan itu berdampak pada ikl investasi di daerah. Terlebih investasi di Lombok saat ini dianggap menunjukkan tren peningkatan yang bagus.
Andai kedua daerah terus berpolemik, jelasnya, bukan tidak mungkin menyebabkan investor kabur. Penyebabnya karena para investor merasa tidak memiliki jaminan kepastian hukum.
Ia menambahkan, bahwa saat ini untuk perizinan telah bersifat online. Hal ini tentu akan berpengaruh pada lokasi izin investor.
"Tentu secara nasional akan mengacu pada Permendagri No. 93 tahun 2017. Kalau masuk Loteng maka izinnya di Loteng. Begitu juga jika berada di Lobar. Jika tidak sesuai dengan lokasi akan diblok," ucapnya.
Dengan adanya kepastian hukum dan situasi yang kondusif, bebernya, investor akan tertarik berinvestasi di Lombok. Polemik kedua belah pihak disebutnya jangan sampai menyebabkan konflik horizontal yang dapat merusak iklim investasi.
Karena itu, ia meminta kepada Pemkab Loteng dan Lobar dapat menahan diri agar situasi tetap kondusif. Hal ini agar iklim investasi tetap terjaga.
"Investor tentu butuh kepastian hukum dan situasi kondusif. Jadi mari kita jaga situasi kondusif dan berikan kepastian hukum dengan berpegang pada aturan yang berlaku," ujarnya. (jl)
