PARIPURNA: DPRD NTB menggelar paripurna rancangan APBD 2021.
MATARAM-- Dalam struktur rancangan APBD NTB tahun anggaran 2021, kebijakan pembangunan diprioritaskan kepada program dan kegiatan yang terkait dengan penanganan dampak sosial ekonomi pandemi covid-19.
Hal tersebut Sekda NTB, H Lalu Gita Ariadi saat rapat paripurna kesatu DPRD Provinsi NTB di Gedung DPRD, Selasa, (24/11). Rapat Paripurna kali ini membahas agenda penjelasan Gubernur NTB terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 serta Saran dan Pendapat Badan Anggaran terhadap Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021.
”Dari struktur rancangan APBD NTB tahun anggaran 2021, kebijakan pembangunan diprioritaskan kepada program dan kegiatan yang terkait dengan penanganan dampak sosial ekonomi pandemi covid-19,” jelas Sekda.
Lebih jauh, Sekda menjelaskan penguatan sektor kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi covid-19. Intervensi anggaran dinsektor ini kurang lebih sebesar Rp 482.367.259.780,00.
Jumlah tersebut, ungkapnya, diluar belanja pegawai yang diarahkan untuk penaganan pasien covid-19 dan penanganan penyakit lainnya. Begitu juga dengan perbaikan sarana prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS.
Untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), direncanakan anggarannya untuk kesejahteraan dan penaganan sosial kemasyarakatan kurang lebih sebesar Rp 119.460.188.300,00. Jumlah ini di luar belanja pegawai yang diarahkan untuk percepatan dan pemerataan distribusi kesejahteraan sosial.
Diantaranya melalui bantuan kepada masyarakat miskin, pemberian bantuan sembako, pemberian bantuan sosial secara tunai dan bantuan pelatihan kerja. Termasuk pula penyempurnaan data terpadu bidang kesejahteraan sosial.
Sementara itu, untuk penanganan dampak ekonomi pasca pandemi covid-19, direncanakan anggaran kurang lebih sebesar Rp 250.509.637.265,52. Jumlah ini diluar belanja pegawai yang diarahkan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dan personalia pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
"Termasuk di dalamnya industri kecil menengah (IKM) yang tersebar pada sektor pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata," tegasnya.
Sementara itu, Juru Bicara Banggar DPRD NTB, L Satriawandi menyampaikan saran terhadap eksekutif. Diantara saran itu yakni, dalam upaya mempercepat penanganan penyebaran Covid-19 di NTB, harus menyediakan sarana dan prasarana kesehatan.
"Upaya peningkatan kesadaran masyarakat, pemerintah harus lebih giat lagi mensosialisasikan dan menerapkan protokol kesehatan," ucapnya.
Satriawandi juga mengingatkan pentingnya anggaran yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien. Termasuk pula untuk pengembangan UMKM.
Terkait industrialisasi yang dicanangkan, Banggar menyarankan perlunya mempertimbangkan aspek bisnis berkelanjutan. Pertimbangan ini dengan memperhatikan aspek bahan baku, pasar sekaligus pelayanan purna jual.
Agar terjadi peningkatan pendapatan daerah, Banggar menyarankan pentingnya instrumen pendorong yang perlu diwujudkan. Salah satunya dengan meningkatkan bantuan modal dan fasilitas lain terhadap BUMD.
Begitu juga dengan penatausahaan aset, hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Mengingat sampai saat ini belum memperlihatkan hasil yang maksimal dan berdampak pada kontribusi PAD.
"Salah satu contoh yakni kasus Gili Trawangan Indah (GTI) yang belum diputuskan kontraknya," ucapnya. (jl)
