HM Sukiman Azmy
SELONG--Kisruh persoalan Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Lombok Timur kini menjadi perhatian serius pimpinan daerah. Pasalnya, hingga saat ini kasus tersebut belum juga dapat dituntaskan.
Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy mengatakan, sebagai pimpinan daerah dirinya mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi suplier. Hal itu diyakini menjadi salah satu cara meredam konflik yang diakibatkan oleh kehadiran BPNT di tengah masyarakat.
Selanjutnya, untuk memperkuat idenya, Sukiman Azmy mengaku bakal melakukan koordinasi langsung dengan Kementrian Sosial sebagai pemegang kebijakan soal bantuan tersebut.
Tidak hanya itu, sebelumnya Bupati juga telah melakukan pertemuan dengan kepala desa. Ia mengaku, pada pertemuan itu ia meminta agar desa menambah anggaran untuk BUMDes. Hal itu dinilai penting untuk menopang modal BUMDes agar dapat mengimbangi modal untuk memenuhi kebutuhan pengadaan BPNT.
"Saya sudah melakukan pertemuan dengan beberapa kepala desa dan BPD agar mereka memberikan anggaran yang lebih untuk BUMDes agar dapat berpartisipasi diBPNT," ucapnya, Kamis (5/11).
Pertimbangan lainnya tak lupa disampaikan Bupati Sukiman, ia menilai dengan dilayani oleh desanya sendiri, kondisi penyaluran BPNT untuk warga akan lebih aman dibanding dengan dilayani desa atau kecamatan lain. Namun begitu, bupati menyebut kondisi BUMDes saat ini perlu disehatkan kembali.
Ia berharap, 2021 mendatang ide yang ditawarkan dapat terlaksana dengan baik.
"Warga dilayani oleh BUMDes di desa itu lebih baik dibanding dengan dilayani kecamatan lain," tutupnya. (hs)
