SAMBUTAN: Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid memberikan sambutan di acara konferensi PGRI.
GERUNG–Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Lombok Barat menggelar konferensi, Senin (23/11). Konferensi ini digelar di Hotel Aruna Senggigi.
Dalam kesempatan itu, Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid dalam arahannya meminta guru-guru swasta dilibatkan di PGRI. Pelibatan ini termasuk dengan memasukan guru non PNS ikut sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.
"Jika lewat BOS sulit, maka silahkan koordinasikan kemudian laporkan ke saya. Silahkan teman-teman, ikut saja lewat dana BOS boleh, lewat APBD juga boleh," ungkapnya.
Terpenting dari program itu, jelasnya, garis kebijakannya adalah guru non PNS mendapatkan perlindungan.
Selain itu, ia juga menyampaikan beberapa waktu lalu sudah menandatangani nota kesepakatan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Semua pegawai Non-PNS di Lombok Barat diikutkan di BPJS Ketenagakerjaan meskipun secara bertahap.
“Karena kita tidak tahu nasib kita apakah jatuh di motor atau kecelakaan. Jika kita masukan ke BPJS ketenagakerjaan insyaaallah mereka akan lebih tenang," ucapnya.
Bupati dua priode ini juga dengan jelas meminta agar dikoordinasikan dengan Ketua PGRI Lombok Barat. Tujuannya supaya guru-guru non PNS bisa ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan.
"Kalau PNS sudah tercover di Askes dan BPJS dan seterusnya," ujarnya.
Para guru non PNS, katanya, butuh perlindungan dan tenang dalam membantu guru PNS. Para guru yang telah berjasa membantu kemajuan pendidikan di Lobar, perlu diperhatikan supaya menjadi bagian yang mendapatkan perlindungan.
Terlebih, katanya, memberikan perlindungan salah satu cara berterima kasih kepada para guru yang telah mendidik anak-anak di Lobar.
Selanjutnya, Fauzan juga menyinggung kuantitas guru di Lobar maupun secara nasional yang masih kurang. Di Lobar, ada 11 ribu PNS dan masih kurang sekitar tiga ribuan guru.
“Artinya dari jumlah sekolah jumlah guru dan murid tidak sebanding, maka dibutuhkan dua kali lebih untuk lebih maksimal, berkualitas untuk memberikan pembelajaran terhadaap anak didik,” ujarnya.
Terakhir, ia menyampaikan dalam kondisi Covid-19, para guru diharapkan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ini karena peran guru sangat penting dalam memberikan informasi kepada anak didik. Terutama dalam memberikan contoh yang baik dalam melawan Covid-19.
"Saat ini kita coba membuka sekolah tatap muka hanya ada 11 sekolah SD dan SMP, sekolah yang boleh melakukan tatap muka ini tetap mengedepankan protokol Covid-19,” pungkasnya.
Sementara Ketua PGRI Lombok Barat, Tajuddin mengatakan, konferensi PGRI yang pertama ini pesertanya 80 orang. Tujuannya yakni untuk mempererat silaturrahim semua guru, tanpa terkecuali.
Pada kesempatan itu juga, ia melaporkan upacara HUT PGRI ke-75 tahun ini tidak dilaksanakan. Penyebabnya karena akan melibatkan banyak orang.
"Mohon maaf tahun ini kami terpaksa tidak melaksanakan upacara bendera pada HUT PGRI yang ke-75, karena menghadirkan tiga ribu orang guru ini riskan bagi kami," cetus Tajuddin. (and)
