FASILITASI: Pemkab Lobar lewat DP2KBP3A setempat memfasilitasi terbentuknya Puspa.
GERUNG–Maraknya kasus yang menimpa kaum perempuan dan anak-anak rupanya menjadi atensi Pemkab Lombok Barat. Tak ayal, Pemkab setempat menggelar pertemuan pembinaan penguatan kapasitas manajemen organisaasi wanita.
Melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), pemerintah setempat memfasilitasi terbentuknya Forum partisipasi public untuk kesejahteraan perempuan dan anak (Puspa). Kegiatan ini berlangsung di aula Dinas PUTR setempat, kemarin, (26/11).
Kepala DP2KBP3A Lobar, Ramdan Hariyanto menyampaikan, kegiatan tersebut adalah lanjutan dari kegiatan sebelumnya. Kegiatan ini sebagai wujud pengakuan peran-peran perempuan terutama perempuan yang ada di Lobar.
Baik itu keterlibatan di pemerintahan maupun di masyarakat.
“Kita tetap berkomitmen bagaimana tetap memfokuskan untuk pemberdayaan perempuan dan ini kita lakukan secara masif,“ ungkapnya.
Peran perempuan yang ada di Lobar, kata dia, sangat menunjang baik dalam pembangunan maupun keberdaaan di tengah masyarakat. Saat ini, DP2KBP3A sedang menghadapi isu pernikahan anak yang masih tinggi.
“Pertemuan ini sangat kita harapkan menjadi sebuah momentum atau sebuah komitmen tentang peran yang nantinya akan menjadi fokus kita di berbagai bidang yang ada di Lobar menyangkut pemberdayaan perempuan dan anak,“ harapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun menyampaikan, Lobar telah banyak melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan. Salah satunya adalah terus meningkatkan pembinaan-pembinaan kepada organisasi masyarakat maupun organisasi wanita.
Di mana mereka juga sangat berperan penting didalam pembangunan. Baik itu dari proses perencanaan sampai dengan pemanfaatan dari pembangunan.
“Tahun 2019 tingkat partisipasi perempuan dalam bidang politik tergolong sangat rendah. Angkanya sekitar 8,9 persen, persentase tersebut tentunya sangat rendah.
Minimnya peresentase tersebut, lanjutnya, disebabkan karena masih kental anggapan bahwa politik adalah dunia laki-laki. Di lain sisi, kaum perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan di bidang politik serta kurangnya minat dari kaum perempuan itu sendiri.
Lombok Barat saat ini, jelasnya, tengah giat menggalang partisipasi seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini dilakukan menginggat komponen masyarakat maupun perempuan memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi positif.
"Termasuk seputar isu perempuan dan anak, maka kita perlu menggerakkan serta memberikan penyadaran kepada masyarakat,“ ungkapnya. (and)
