HM Juaini Taofik
SELONG--Mencengangkan! Temuan menarik terungkap dari data Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Lombok Timur. Dari 36 persen penduduk miskin yang memegang kartu itu, sebanyak 19,71 persen dipastikan bukan keluarga miskin.
Sekda Lombok Timur, HM Taofik Juaini mengatakan, kasus serupa juga terjadi dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Dari 33,90 persen penerima bantuan, ada 18,41 persen ditemukan penduduk tidak miskin.
"Termasuk BPNT jumlah penerima BPNT kita di Lotim ini ada 44,61 persen. Dari 44,61 persen itulah ditemukan juga ada 27,21 persen yang tidak berkategori miskin," ungkapnya, Sabtu. (12/12).
Lantaran itu, pihaknya terus berupaya meng-update dan memaksimalkan proses pelayanan kepada masyarakat yang berhak menerima. Dengan cara ini disebutnya menjadi kunci sukses menurunkan angka kemiskinan di daerah ini.
Taofik memjelaskan, Data Terpadu Keluarga Sejahtra (DTKS) itu boleh diganti. Prosesnya seperti melakukan musyawarah desa dan diinput oleh pihak operator desa.
Terhadap proses ini, pihaknya akan trus mengawal proses tersebut. Langkah ini diambil agar program-program tersebut langsung menukik sasaran ke keluarga miskin.
"Dengan ini agar bantuan tepat sasaran dan yang merasa dirinya tidak miskin, secara mandiri juga harus mengajukan pengunduran diri," terangnya.
Dalam hal ini, lanjutnya, baru bisa diakui oleh negara. Apabila diganti lewat musyawarah desa dan hasil musyawarah tersebut disamapaikan kepada pemerintah kabupaten melalui Dinsos.
"Nanti diinput untuk updating datanya, kita sudah melakukan langkah-langkah yang cukup referensif. Misalnya melabelisasi rumah penerima manfaat. Ada yang kita temukan rumah mereka yang masih bagus atau lebih kaya dari yang lain," tuturnya.
Langkah ini, kata Taofik akan terus ditingkatkan pada tahun 2021 mendatang. Tujuannya agar masyarakat penerima manfaat tepat sasaran. (zaa)
