WAWANCARA: Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, HD Paelori saat diwawancara wartawan.
SELONG--Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Lombok Timur mulai disorot DPRD setempat. Kuat dugaan hal itu terjadi akibat minimnya pengawasan pemerintah terhadap beberapa sumber PAD di Lotim.
Hal itu diungkapkan wakil ketua DPRD Lotim, H Daeng Paelori, Senin (21/12).
Realisasi target PAD sebesar 20 persen dianggap sudah sangat jauh dari harapan. Dari realisasi pendapatan sebesar itu dianggap sangat sulit mengejar target 80 persen.
Ia tidak menampik jika dampak pandemi covid-19 memiliki dampak serius terhadap PAD. Namun jika capaian hanya 20 persen, ia menilai OPD tidak bekerja.
"Kalau hanya 20 persen itu tandanya tidak kerja," tegasnya.
Daeng menyebut tiga sumber PAD seperti galian C, sisa lokasi penyewaan Dermaga Labuhan Haji kepada pihak ketiga dan peternakan telah minim pengawasan. Akibatnya, banyak PAD yang bocor masuk ke daerah.
Pada sektor penjualan ternak, kata Daeng, Lombok Timur paling rendah pemungutan retribusi. Ia menyebut pada sektor ini, eksekutif memungut 10 kali lipat lebih rendah dari daerah lainnya.
Ke depan ia berharap PAD Lombok Timur dapat meningkat sesuai dengan harapan. Ia menyadari, meningkatkan PAD bukan suatu hal yang mudah, butuh penunjang berupa fasilitas agar dapat maksimal.
Tidak hanya itu, tambahan modal juga dinilai penting untuk mendukung peningkatan PAD.
"Kita tidak asal-asalan meningkatkan PAD, kita tunjang juga tambahan modal untuk mereka," ungkapnya. (hs)
