RAPAT VIRTUAL: Sekda NTB, HL Gita Ariyadi bersama Kadis Dukcapil NTB, H Azhari saat mengikuti rapat virtual terkait layanan Adminduk.
MATARAM--Kepemilikan data kependudukan saat ini menjadi keharusan setiap warga negara. Hanya saja, masalah ini sedikit berbeda bagi masyarakat pedesaan.
"Kesadaran warga kita terutama yang di pedesaan masih sangat rendah terkait kepemilikan Adminduk ini," ungkap Sekda NTB, HL Gita Ariyadi, Kamis (10/12).
Lontaran ini disampaikan dalam rapat virtual inovasi pelayanan Adminduk di ruang kerjanya.
Menyadari rendahnya kesadaran itu, Gita meminta Dinas PMPD Dukcapil NTB terus menggalakkan sosialisasi berkelanjutan. Langkah ini disebutnya dapat mengubah cara pikir masyarakat terkait pentingnya Adminduk tersebut.
Minimnya kesadaran warga, jelasnya, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Baik itu provinsi maulun kabupaten kota.
Karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara provinsi dan kabupaten kota mengangani masalah ini. Jika kerjasama terjalin, dipastikan tantangan bisa diatasi.
Kepada dinas terkait, Gita meminta agar sinerginterus dikedepankan demi mempercepat capaian target cakupan Adminduk di NTB. Langkah ini dianggap penting mengingat tata kelol data kependudukan yang akurat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan.
Pemprov NTB, tegasnya, berkomitmen terus melakukan terobosan yang mengarah pada tertib administrasi kependudukan. Dengan demikian, dapat memicu kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas hukum.
Takupa ia menyoal akurasi data kependudukan serta koordinasi yang baik dalam memperoleh sumber data kependudukan. Pemprov NTB akan terus berupaya melakukan langkah-langkah administratif menguatkan tata kelola data kependudukan di daerah agar tersinkronisasi dengan baik.
Kepada Dinas PMPD Dukcapil NTB selaku leading sector, diharap terus mengoptimalkan perannya dalam mengawal dan memastikan terpenuhinya penyelenggaraan data Adminduk di daerah.
Di saat yang sama, sebelumnya Unit Manager Bagian Kerjasama Pembangunan Kedutaan Besar Australia, Astrid Kartika mengapresiasi Pemprov NTB. Apresiasi ini disampaikan lantaran NTB selama dua tahun beruntun menghadapi cobaan luar biasa.
"Cobaan itu yakni gempa 7 SR dan oandemi virus corona," ucapnya.
Pihaknya dalam program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) bersama Pemprov NTB akan bekerjasama dalam penyelenggaraan Adminduk. Kerjasama ini ditujukan di empat kabupaten, yakni Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa dan Bima.
Dalam program tersebut, pihaknya menjadikan Puskapa-UI sebagai mitra. Nantinya dalam kerjasama itu pihaknya telah menyusun model penjangkauan layanan adminduk, yang memudahkan dan mendekatkan layanan ke mayarakat.
Kemudian, Astrid menjelaskan pelayanan ini diprioritaskan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan layanan bagi masyarakat miskin dan rentan. Layanan ini diberikan karena mereka tidak dapat menjangkau pusat layanan.
"Intinya bagaimana dalam kerjasama ini memberi kemudahan bagi masyarakat," ucapnya.
Model penjangkauan ini dinamakan Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa atau LABKD. LABKD membantu pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia) akan layanan adminduk.
LABKD sendiri merupakan upaya mendukung program prioritas Kemendagri untuk menjangkau penduduk di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Model LABKD yang didorong KOMPAK bersama Puskapa dan pemerintah daerah menawarkan solusi atas tantangan penjangkauan kelompok rentan dan mendorong pembaharuan data. Ini dilakukan untuk menyediakan layanan administrasi kependudukan yang menjangkau wilayah desa serta mendorong percepatan pelayanan publik.
Pemerintah bekerjasama dengan KOMPAK melakukan inovasi yaitu Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD). (jl)
