GURU: Para guru jenjang pendidikan TK menggelar raker terkait kurikulum pembelajaran yang akan diterapkan.
GERUNG–Masalah kurikulum di jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di Lombok Barat mendapat atensi serius. Ini karena kurikulum yang digunakan harus melewati pengesahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat.
Hal ini mengemuka lewat kegiatan rapat kerja kepala TK negeri dan swasta di Lihat. Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu bilangan Senggigi, Kamis (10/12).
Dalam yang diikuti 106 kepala TK di Lobar ini,santer mengemuka persoalan kurikulum. Pihak dinas berharap kurikulum yang diajarkan terlebih dulu mendapat pengesahan dinas.
Kepala Dinas Dikbud, H Nasrun mengatakan, kurikulum yang diajarkan ke peserta didik harus lebih dulu direvisi pihak dinas. Proses revisi dilakukan oleh kepala bidang dan pengawas terkait.
“Ini saya tekankan Kepada Kepala Sekolah TK negeri maupun swasta agar kulikulum tersebut diutamakan terlebih dahulu," ucapnya.
Kurikulum yang diajarkan, lanjutnya, setidaknya mengacu pada 8 standar pembelajaran. Kurikulum harus mengadopsi keadaan dan indikator di sekitarnya.
Lebih jauh, di dalam proses belajar mengajar banyak sekali yang harus disiapkan dengan metode 8 standar pembelajaran.
“Dari hasil pelatihan ini para guru bisa praktekkan di tempat mengajar," sambungnya.
Selain itu, ia berharap proses belajar mengajar di sekolah diharap bisa terlaksana Januari 2021 mendatang. Namun demikian, ia menekankan agar memperhatikan penerapan standar kesehatan covid-19.
Sementara itu, Bupati Lobar H Fauzan Khalid mengatakan, dalam minggu ketiga Januari proses vaksinisasi Covid-19 akan dimulai dari petugas kesehatan. Setelah itu berpindah ke tenaga pendidik dan selanjutnya ke anak-anak atau mahasiswi.
“TK ini juga menjadi salah satu perhatian kita di pemerintahan daerah, karena ini basis pembentukan karakter dari anak-anak kita,” ujarnya.
Ia juga menyingung terkait Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K). Memang benar, kata bupati, pemerintah pusat membuka banyak peluang untuk pengangkatan tenaga guru dan kesehatan.
Karena itu, sangat penting bagi pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Dari komunikasi itu diharap ada kebijakan khusus untuk pengangkatan kepala TK dan PAUD. (jl)
