Hj. Sitti Rohmi Djalillah
MATARAM--Provinsi NTB dikenal sebagai daerah yang dianugerahi kekayaan alam dan sumber daya yang melimpah. Daerah ini juga dipenuhi dengan berbagai ekosistem yang khas.
Diantaranya, ekosistem hutan pegunungan, teresterial dan pantai. Semua itu merupakan aset utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dengan upaya pelestarian sumber daya alam di NTB.
Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, pihaknya telah menggagas berbagai program unggulan. Program ini diharapkan dapat mengakselerasi percepatan pembangunan di NTB.
"Hal ini sekaligus menjawab berbagai tujuan pencapaian pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional (SDG’s)," ucapnya saat menjadi pbicara kunci pada kegiatan workshop intensif fiskal berbasis ekologi, melalui video conference, Selasa (15/12).
Pemprov NTB disebutnya mendukung penuh segala bentuk misi penyelamatan lingkungan melalui insentif fiskal berbasis ekologi. Dukungan ini diberikan demi mewariskan lingkungan yang lebih baik di masa yang akan datang untuk generasi berikutnya.
Seluruh jajaran Pemprov NTB juga, sebutnya, harus sungguh-sungguh menyatukan mindset mengenai pembangunan berorientasi lingkungan. Dalam semua program kerja diingatkan jangan sekali-kali mengorbankan lingkungan.
Hj Rohmi mengatakan, pihaknya memiliki enam misi utama pembangunan NTB lima tahun kedepan. Salah satunya adalah NTB asri dan lestari.
Misi ini berikutnya diimplementasikan dalam bentuk program prioritas. Program tersebut yakni, NTB Hijau (Rehabilitasi Lahan Kritis) dan NTB Zero Waste (penanganan dan pengelolaan sampah).
Untuk mengoptimalkan program tersebut, lanjutnya, dibutuhkan komitmen yang kuat dan sinergi. Baik dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah desa dalam proses pencapaiannya.
Karena itu, dibutuhkan seperangkat instrumen yang mampu mendorong integrasi dan sinkronisasi tersebut. Salah satunya dengan memberikan insentif fiskal kepada pemerintah kabupaten kota dalam mendorong program tersebut secara simultan.
Sebelumnya, Kepala Bappeda NTB H Amry Rakhman mengatakan, masa depan sumber daya alam hutan di NTB bergantung dari bagaimana semua pihak memperlakukan hutan tersebut. Apakah akan melakukan perlindungan, konservasi, pelestarian atau justru melakukan eksploitasi.
Pihaknya memiliki komitmen untuk melindungi hutan dengan baik, dan untuk memelihara dan menjaganya, membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pihaknya juga mendukung misi penyelamatan lingkungan melalui insentif fiskal berbasis ekologi dengan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang melindungi lingkungannya terutama sumber daya hutan.
“Kalau dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan, secara umum ada tiga hal yang kita pertimbangkan," ucapnya.
Ketiga hal itu yakni, pertama pembangunan harus sesuai dengan lingkungan. Kedua banyak masyarakat di sekitar hutan yang menggantungkan hidup dengan sumber daya hutan dengan mempertimbangkan sosial, ekonomi dan budaya, bagaimana keserasian diantara aspek pembangunan berkelanjutan itu yang menjadi penting untuk didalami.
Terakhir, Kepala Bappeda berharap melalui workshop ini dapat mendukung percepatan pembangunan di NTB dan memberi manfaat bagi masyarakat. (jl)
