RAPAT: Pimpinan DPRD Lotim saat menggelar dapat dengan sejumlah OPD setempat terkait pemberian bantuan.
SELONG--DPRD Lombok Timur menggelar rapat dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (21/1). Rapat tersebut membahas tentang bantuan paket Ramadan tahun 2021.
Nampak hadir dalam rapat tersebut, seperti Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.
Wakil Ketua DPRD Lotim, H Daeng Paelori mengingatkan agar semua kegiatan yang menyangkut bantuan kepada masyarakat harus sesuai waktunya. Ini penting lantaran jika tak tepat waktu percuma diadakan.
"Kita kan punya pengalaman dulu, pengadaan pakaian dibagikan sudah lewat lebaran belum juga dibagikan," terangnya.
Bagi OPD yang memegang program tersebut, lanjutnya, agar paket berupa bantuan sembako, insentif marbot, guru ngaji, masjid dan bantuan sosial lainnya.dinweikan tepat waktu.
Ia menekankan, hajatan itu paling tepat dibagikan pada saat bulan Ramadan. Jika tak sesuai momen ia menyebutkan tak ada gunanya, lantaran kebutuhan masyarakat pada waktu itu.
Selain ketepatan waktu, ia juga menekankan agar bantuan yang diberikan, harus diperhatikan kualitasnya. Ini karena penyediaan barang tersebut melalui proses tender. Belum lagi ada sanggahan dari penyiapan tersebut.
Karena itu, ia meminta supaya OPD yang akan mengadakan barang tersebut segera mempersiapkan dari sekarang. Dengan demikian, waktu pendistribusiannya tepat saat masyarakat membutuhkan.
"Kalau tidak tepat momen dan waktu. Momen waktu itu menjelang masuk puasa dan Hari Raya Idul Fitri," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lotim, Baiq Farida Aprian saat ditanya terkait hasil rapat itu menjelaskan, pihaknya diminta mengadakan sejumlah barang yang nilainya cukup variatif. Dari yang kecil hingga yang besar.
Untuk tahun ini, terangnya, pihaknya ada beberapa Pokir (pokok pikiran) DPR. Yakni pengadaan mie instan sejumlah Rp 100 juta. Kemudian pengadaan sarung Rp. 7 miliiar.
"Pengadaan-pengadaan yang tidak terlalu besar seperti alat pemandian jenazah, jilbab dan juga gamis atau jubah," bebernya.
Harapan dari para pimpinan dan anggota DPR, imbuhnya, agar pengadangan barang melalui proses tender. Karena itu harus dilaksanakan lebih awal.
Lantaran itu, jika tender maka maksimal tender itu dilaksanakan pada bulan Februari mendatang.
"Sehingga barang itu sesuai dengan hajatannya bisa dibagikan pada H-7 Ramadan, bukan H-7 lebaran," tandas Farida. (sy)
