TERIMA SK: Ratusan PPPK menerima SK dari Sekda NTB, HL Gita Ariadi.
MATARAM -- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB dinilai masih harus terus digenjot. Sektor pendidikan berkontribusi besar mendukung meningkatnya komponen IPM.
Hal itu diungkapkan Sekda NTB, H Lalu Gita Ariadi, saat menyerahkan Surat Keputusan pengangkatan 220 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2019. Dari 220 orang tersebut, 202 orang diantaranya adalah guru dan 18 orang penyuluh pertanian.
"IPM kita masih belum menggembirakan. Pemprov berharap banyak dari kekuatan baru ASN PPPK untuk bekerja optimal memberikan yang terbaik," ujarnya di Graha Bhakti Praja, Kamis (18/2).
Sebagai pendidik, para pegawai PPPK ini juga dapat berbuat banyak bagi masyarakat. Dedikasi itu terutama dalam pemberantasan buta huruf, angka putus sekolah dan komponen penilaian IPM lainnya.
Selain itu, mereka juga diharapkan dapat berperan sebagai edukator dalam banyak hal terkait program-program pemerintah.
Karena itu, di masa pandemi ini, edukasi tentang Covid-19 juga menjadi tanggung jawab mereka. Tujuannya agar seluruh upaya pemerintah dalam penanganan pandemi mendapatkan dukungan masyarakat.
Lebih jauh, Gita menyampaikan IPM NTB yang dirilis Badan Pusat Statistik pada Desember 2020. Dalam catatan BPS, IPM naik dari tahun 2019 sebesar 68,25 dari 68,14.
Kendati naik, IPM NTB masih berada di urutan 29 dari 34 provinsi. Kondisi ini dapat menghambat pembangunan termasuk dalam hal pemahaman masyarakat tentang pandemi karena tingkat pendidikan yang rendah.
Terlebih dengan akan mulai berlakunya instruksi gubernur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala Mikro pada Sabtu, 20 Februari besok. Sembilan instruksi Gubernur terkait penanganan Covid -19 tersebut harus dipahami dengan baik oleh masyarakat.
"Ini berlaku lebih tegas bagi ASN dalam menegakkan protokol kesehatan agar menjadi contoh masyarakat," tegas Sekda.
Ia menekankan, jika penanganan Covid-19 belum juga berdampak pada turunnya angka kasus baru maupun perubahan perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemi. Maka kegiatan pembangunan terutama anggaran produktif dapat terserap hanya untuk membiayai penanganan Covid -19 serta menyisakan anggaran rutin operasional birokrasi.
Begitu pula dengan syarat menyerahkan tanaman dalam bentuk tabulampot bagi PPPK adalah upaya menyelamatkan lingkungan. Bencana yang terjadi jangan sampai menghabiskan anggaran untuk penanganan korban bencana namun harus dapat dicegah dengan bersama sama mendukung visi NTB Asri dan Lestari maupun NTB Sehat dan Cerdas.
"Pemerintah terus berupaya agar pembangunan dan kesejahteraan tetap terwujud saat menghadapi situasi sulit seperti sekarang," tutup Sekda. (jl)
