RAPAT: Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy memimpin rapat terkait lambannya proses pencairan Dana Desa (DD).
SELONG -- Proses pencarian Dana Desa (DD) di Lombok Timur terbilang relatif lambat. Dibutuhkan proses lebih cepat dalam pencairan dana ini agar laju pemerintahan di desa lebih lancar.
Mengatensi kasus ini, Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy menggelar rapat bersama camat dan sejumlah pimpinan OPD, Kamis, (18/2).
Dalam kesempatan itu, Bupati Sukiman menyebut serapan DD sampai saat ini masih belum maksimal. Bupati mencatat baru 8 dari 239 desa yang sudah mencairkan DD-nya.
Praktis kondisi ini sangat disayangkan pihaknya. Mengingat DD diharapkan sebagai salah stimulus untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di tengah masih berlangsungnya pandemi Covid-19.
Bupati juga mengharapkan camat mampu mendorong desa segera memenuhi persyaratan pencairan dana desa. Ia meminta camat dan OPD terkait seperti BPKAD, Inspektorat, dan BPMD berkoordinasi dan bersinergi untuk menuntaskan persoalan tersebut.
"Salah satu caranya dengan menyederhanakan prosedur, tentunya dengan pertanggungjawaban jelas," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga membahas kasus covid-19 yang masih fluktuatif. Berdasarkan rilis terakhir Gugus Tugas Covid-19 Lombok Timur per-17 Februari 2021, kasus terkonfirmasi Covid-19 di daerah ini sebanyak 39 masih isolasi. Tercatat pula 914 sembuh, dan 33 meninggal.
Dari rilis ini, jelasnya, merupakan angka yang relatif tinggi. Pemerintah disebutnya tidak boleh diam.
Bupati meminta seluruh OPD terkait segera mengambil langkah demi mencegah semakin meningkatnya kasus Covid-19 di Lombok Timur. Ia juga meminta semua masyarakat tidak abai menerapkan protokol kesehatan mulai dari desa.
"Camat juga tidak memberikan izin untuk pelaksanaan acara tradisi seperti nyongkolan dan tradisi lainnya," lanjutnya.
Selain itu ditekankan pula agar camat dan jajarannya mengecek pelaksanaan protokol kesehatan di fasilitas publik. Termasuk masjid dan sekolah.
Bupati bahkan meminta diadakan tes swab dengan metode sampling. Hal ini terkait munculnya kasus baru di pondok pesantren yang umumnya merupakan kasus tidak bergejala.
Kontak tracking yang cepat dan tepat juga dituntut untuk mencegah penyebaran lebih luas. Penggunaan metode rapid antigen diharapkan dapat mempercepat proses.
Metode ini dapat dilakukan oleh petugas Puskesmas yang ada di masing-masing wilayah dan telah diberi pelatihan memadai. (hs)
