KOMITMEN: Pemprov NTB berkomitmen mewujudkan pemerintahan tahan bersih dan berintegritas serta bebas korupsi.
MATARAM--Pencapaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Provinsi NTB berada di atas rata-rata nasional. Pencapaian ini yakni sebesar 76 persen selama tiga tahun terakhir.
Pencapaian di atas rata-rata nasional sebesar 68 persen ini dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan cerminan komitmen pemimpin dan pejabat daerah dalam mencegah korupsi. Dimana NTB dinilai telah menunjukkan komitmen kuatnya dalam mewujudkan pemerintahan bebas korupsi yang bersih dan melayani sesuai visi misi NTB Gemilang.
Hal tersebut disampaikan Kepala Satuan Tugas V.1 KPK, Sugeng Basuki, dalam acara koordinasi awal Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di wilayah NTB tahun 2021.
Dalam acara virtual yang digelar pada Selasa (2/2) tersebut, dihadiri oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK BudiI Waluya, Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim, PIC NTB Yuli Kamalia serta yang lainnya.
“Pemprov NTB menunjukan komitmen pemimpin, ASN, dan pejabat dalam rangka penceghan korupsi seperti motonya NTB bersih dan melayani,” jelas Sugeng Basuki.
Tak heran, jelas Sugeng, NTB diharapkan untuk masuk menjadi 3 besar terbaik dalam capaian MCP di tahun 2021 ini meski pandemi covid-19 tengah melanda.
Penilaian MCP tahun 2021 sendiri sudah masuk tahap evaluasi. MCP sendiri memiliki 38 indikator dengan 103 sub indikator dengan penilaian. Sebut saja seperti, perencanaan dan penganggaran 15 persen, PBJ 15 persen, perizinan 15 persen.
Berikutnya, APIP 15 persen, Manajemen ASN 15 persen, manajemen aset 10 persen, OPD 10 persen dan tatakelola dana desa 5 persen.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim menegaskan komitmen Pemprov NTB yang sungguh-sungguh ingin menerapkan pemerintahan yang berintegritas, bersih, dan melayani. Dari waktu ke waktu, Pemprov NTB terus berusaha memperbaiki pelayanan dan sistem birokrasinya agar menjadi lebih baik.
“Dari sisi komitmen Alhamdulillah seluruhnya komit. Kami ingin menjadi lebih baik dari hari ke hari demi terwujudnya pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani,” ujar Ibnu.
Senada dengan penyampaian Ibnu Salim, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Budi Waluya mengaharapkan komitmen yang tinggi dari pemimpin daerah dan jajarannya dalam memberantas korupsi. Karena menurutnya kunci keberhasilan pencegahan korupsi di pemerintah daerah yang utama adalah komitmen dari pemimpin dan jajarannya.
Selain itu, didukung pula profesionalisme SDM dari ASN, integritas sistem, pengawasan konstruktif, penghargaan dan hukuman, serta partisipasi aktif publik dan stakeholders.
“Kami mengharapkan komitmen tinggi dari pemimpin daerah dan jajaran. Program ini yang signifikan untuk memingkatkan sistem dan pelayan publik demi menuju kesejahteraan NTB sendiri,” tandasnya. (jl)
