Fihiruddin
GERUNG--Lombok Global Institut (Logis) menyiapkan data tambahan terbaru dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan tangki septik Lombok Barat. Data tambahan ini untuk melengkapi laporan yang diserahkan ke Polda NTB pekan lalu.
Direktur Logis, Fihiruddin, menyebut ada uang negara Rp 4 miliar lebih yang diduga menguap. Uang tersebut diduga menjadi bancakan oknum pejabat dan penyedia jasa dalam proyek yang dibiayai Dana Alokasi Khusus 2020 ini.
‘’Dengan data tambahan ini, kami meminta Polda NTB segera turun dan mengusut kasus ini. Angka empat miliar ini kami duga yang mengalir ke sejumlah oknum pejabat, penyedia jasa, dan pihak pihak yang terlibat proyek ini,’’ ungkap Fihir, Selasa (9/2).
Dijelaskan Fihir, terdapat selisih anggaran yang sangat besar dalam eksekusi proyek ini. Selisih ini terdapat di item pekerjaan pengadaan tangki septik individual.
‘’Hal ini yang kemudian membuat oknum pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Barat ngotot untuk mengarahkan memenangkan salah satu rekanan. Rekanan ini adalah produsen tangki septik ini,’’ jelasnya.
Dengan tegas Fihir menyebut ada skenario yang dijalankan sejumlah oknum dalam proyek ini. Mulai dari perencanaan, penunjukan penyedia sampai eksekusi proyek.
‘’Kasihan kawan-kawan kelompok swadaya masyarakat. Mereka dijadikan boneka saja oleh oknum pejabat. Semua dilakukan dengan akal-akalan. Bahkan tendernya pun, tender-tenderan dan menjadikan juklak juknis pelaksanaan proyek DAK jadi alat untuk berlindung. Mereka oknum oknum itu mengganggap semua yang dilakukan sesuai aturan,’’ tegasnya.
Untuk memuluskan pelaksanaan proyek ini Dinas PUPR Lobar bahkan mengganti pejabat yang berwenang. Namun, Fihir tak merinci pejabat yang dimaksudnya itu.
‘’Data lebih rinci ada di laporan logis dan data tambahan yang akan diberikan ke penyidik di Ditreskrimsus Polda NTB. Kami percaya polisi akan serius menangani laporan ini,’’ cetusnya.
Proyek instalasi tangki septik individu menyasar anggota KSM di 39 desa di Lobar. Dengan rata-rata 50 unit tangki septik di tiap desa, oleh pusat masing-masing KSM digelontorkan anggaran Rp 425 juta.
Dikonfirmasi, Kepala Dinas PUPR Lobar, Made Arthadana membenarkan adanya proyek yang dibiayai pemerintah pusat lewat dana alokasi khusus tersebut. Ia juga menyebut, pengadaan tangki dan pipa tidak melalui lelang di LPSE Lobar.
Kata dia, pemilihan penyedia jasa dilakukan melalui panitia lelang yang dibentuk dan beranggotakan dua perwakilan KSM. Ketika ditanya mengenai kapabilitas anggota KSM menjadi panitia lelang, Made tak merincinya.
‘’Selain perusahaan luar, ada juga perusahaan lokal yang jadi pendamping pengadaan tangki itu,’’ jelasnya. (jl)
