KLARIFIKASI: Polda NTB mulai mengklarifikasi dugaan korupsi dalam kasus tangki saptik Lombok Barat.
MATARAM--Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diskrimsus) Polda NTB mulai mengklarifikasi kasus dugaan korupsi pengadaan dan pembangunan tangki septik individual program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Barat.
"Masih lakukan klarifikasi," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Kombes Pol IGP Ekawana, saat dikonfirmasi, Selasa (23/2).
Klarifikasi yang dilakukan berdasarkan sejumlah bukti yang dilampirkan Lombok Global Institut (Logis) yang melaporkan kasus dugaan korupsi program yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus ini.
"Kami masih menelaah beberapa dokumen seperti anggaran biaya, DIPA dan daftar kelompok swadaya masyarakat yang ditunjuk sebagai penerima program ini,'' ujar seorang sumber di Polda NTB.
Sebelumnya, dalam laporan yang diserahkan Direktur Logis Fihiruddin tiga pekan lalu memuat sejumlah dokumen yang terkait program ini. Termasuk sejumlah foto hasil pekerjaan dan sejumlah data yang telah dianalisa.
''Temuan terbaru kita ternyata lebih fantastis. Logis menduga ada dana sekitar Rp 5,6 miliar bahkan berpotensi bertambah yang jadi Bancakan oknum di Lombok Barat dalam proyek ini," tegas Fihir.
Tidak hanya itu, tangki septik yang digunakan dalam program ini ditengarai tidak sesuai spesifikasi yang disyaratkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
''Dari sini mulai benderang mengapa sebagian dana proyek ini dialihkan dalam bentuk semi tender. Modus ini untuk mengarahkan satu penyedia jasa. Patut kita duga ada kongkalikong antara pejabat yang berwenang dan perusahaan penyedia jasa,'' papar Fihir.
Fihir menyebut, dalam kontrak antara KSM dan perusahaan penyedia jasa, ada selisih anggaran sekitar Rp 2,8 juta untuk setiap satu unit tangki septik. Ada 1.900 titik lebih penerima program ini.
"Angka ini belum termasuk selisih pengadaan pipa, pengerjaan fisik proyek dan pengadaan material,'' tandas Fihir.
Temuan lain di lapangan, lanjut Fihir, ada beberapa titik pekerjaan yang sampai saat ini belum selesai.
"Kami bahkan mendapat informasi ada penerima program yang harus mengerjakan sendiri, bahkan membeli sejumlah material termasuk tangki," sebut Fihir.
Atas laporan dan temuan tersebut, Logis berharap Polda NTB maksimal dalam menangani laporan dugaan korupsi dalam program yang menyasar banyak masyarakat yang sebagian besarnya masyarakat kurang mampu. (jl)
