DISKUSI: Jajaran Poktekpar Lombok dan sejumlah pihak saat diskusi tentang rencana membuka program kedinasan.
PRAYA--Poltekpar Lombok pada tahun 2021 ini akan membuka program Kedinasan Usaha Perjalanan Wisata (Diploma IV). Lulusan program ini nantinya akan ditempatkan khusus terkait kebijakan pariwisata.
Wakil Direktur 1 Poltekpar Lombok, Dr Farid Said menyampaikan, saat ini wacana pembukaan Kedinasan Diploma IV itu diberikan kuota masing-masing kabupaten kota sebanyak tiga orang. Sementara untuk Pemprov NTB sekitar lima orang.
"Maksimal 35 mahasiswa setiap angkatan. Kita akan segera tanda tangan MoU dengan kabupaten kota dan provinsi," ungkapnya, Selasa (9/2), di acara Forum Kehumasan Poltekpar Lombok.
Farid menjelaskan, sekolah Kedinasan Perjalanan Usaha Wisata sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 14 tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan. Bahwa seluruh lembaga pendidikan di bawah kementerian dan lembaga di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Namun, skema kurikulumnya nanti sedikit berbeda. Dimana muatan pertemuan lebih banyak, khusus di bawah Kemenparekraf.
"Supaya kami tidak salah, akan buka program Kedinasan CPNS, mendukung Destinasi Super Prioritas (DSP)," katanya.
Untuk skema program, sedang digodok kementerian. Biasanya masing-masing Pemda menyiapkan beasiswa dari APBD, karena Pemda itu membutuhkan tenaga tersebut.
"Tanggal 15-16 mendatang, kami rapat di Makassar untuk tetapkan skema. Namun, biaya sekolah kedinasan ini tidak besar, SPP sekitar Rp 4.100.000 setiap tahun, di tambah biaya hidup sehingga, diperkirakan habiskan Rp 25 juta setiap tahun," tuturnya.
Kendati demikian, dirinya belum berani memutuskan skema itu karena harus dibahas dulu. Apakah biaya full dari pemerintah daerah atau ada sharing anggaran Poltekpar. Namun akan bisa dipastikan setelah pertemuan.
Terkait wacana itu, Wakil Bupati Lombok Tengah H L Pathul Bahri yang hadir pada kesempatan itu sangat mendukung dan harus dilaksanakan karena menyangkut peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) khusus pariwisata.
"Kalau sekedar dua atau tiga orang sangat kecil, dan kami siap. Yang menjadi persoalan, akan ada iri hati karena butuh kriteria dan teknis, layak dan tidak layak," tegasnya.
Bupati terpilih ini menegaskan, angka Rp 25 juta itu sangat kecil. Namun, dibutuhkan teknis dan kriteria calon mahasiswa yang akan mendapatkan pendidikan kedinasan itu seperti apa.
"Apalagi pariwisata menjadi utama, pendidikan ini sangat penting," tutupnya. (jl)
