 |
| Hj. Sitti Rohmi Djalillah |
MATARAM--Pelaksanaan validasi calon Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos di kabupaten kota di NTB telah tuntas. Dari data calon penerima sebanyak 43.471 Kepala Keluarga (KK), ada 14 ribu lebih KK yang gagal masuk karena tidak memenuhi persyaratan.
Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, dari data yang tidak memenuhi syarat tersebut, Pemprov NTB akan berusaha kembali koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat melalui langkah ini diambil agar kuota yang berkurang dikarenakan data yang tidak memenuhi syarat tersebut bisa diganti dengan calon penerima lainnya.
"Tentunya sumber data tetap dari DTKS yang ditentukan oleh Kemensos RI, saya sudah perintahkan Kadis Sosial untuk menjadikan hal ini perhatian khusus," ungkapnya setelah mendengar laporan Kepala Dinas Sosial NTB, Minggu (7/2).
Wagub juga mengapresiasi tuntasnya pelaksanaan validasi calon penerima PKH. Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak. Terutama jajaran Dinas Sosial NTB dan kabupaten kota melalui Pendamping PKH sebagai pilar sosial yang bergelut siang dan malam di lapangan.
Wagub mengingatkan, dari hasil validasi ini agar masyarakat yang sudah diterima dengan status eligible (memenuhi syarat) untuk selanjutnya menunggu keputusan Kemensos untuk mengolahnya. Sememtara yang belum memenuhi syarat diharap bersabar.
Ini karena Program PKH adalah program bansos non tunai bersumber dari DTKS. Yaitu warga miskin yang ditetapkan dengan melihat komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial pada anggota keluarga.
"Dan yang paling penting pergunakan bantuan tersebut nantinya sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan kemensos, jelas Wagub.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik menyebutkan bahwa Kementerian Sosial RI telah menurunkan data calon Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di NTB. Kuota tambahan calon Keluarga Penerima sebanyak 43.471 Kepala Keluarga.
Data tersebut telah divalidasi oleh Dinas Sosial kabupaten kota melalui Pendamping Sosial PKH sesuai jadwal mulai tanggal 8 Januari sampai 5 Februari 2021.
"Validas telah tuntas, dari data awal calon KPM 43.471 KK, ada 14 ribu lebih KK yang tidak masuk. Karena tidak memenuhi syarat. Salah satunya karena mampu," ungkap Ahsanul Khalik.
Menurutnya, selain karena mampu, yang menyebabkan warga tidak masuk ke PKH atau istilah non eligible di Program Jaminan Sosial Keluarga (Jamsoskel) Kemsos itu adalah karena tidak memiliki komponen kesehatan seperti ibu hamil, anak usia dini. Tidak memiliki komponen pendidikan usia sekolah SD sampai dengan SMA dan komponen Kesejahteraan Sosial (Kesos) usia lanjut 70 lebih dan disabilitas berat. Selanjutnya, karena keluarga tidak ditemukan (tidak ada di tempat), adminduk tidak dimiliki warga, dan double dengan peserta aktif.
"Bahkan ada warga yang menolak divalidasi, lantaran masih percaya diri dengan kondisi ekonomi dan berharap bisa diberikan kesempatan pada yang lain," imbuhnya.
Dijelaskannya, bahwa calon KPM yang telah divalidasi lebih awal telah disosialisasikan tentang syarat dan ketentuan program dan telah dikunjungi ke rumah masing-masing peserta oleh Pendamping PKH, berikut didukung aparat desa sehingga pelaksanaan validasi lancar dan tertib.
Proses validasi yang dilakukan teman teman pendamping di lapangan sangat progresif. Mulai dari rapat koordinasi dengan Dinas Sosial setempat, membawa surat tugas dan BNBA untuk diserahkan ke desa.
Berikutnya mengajak aparat desa dan aparat keamanan dalam melakukan sosialisasi dan validasi. Sehingga kondisi di lapangan benar-benar sesuai arahan dan petunjuk pelaksanaan Validasi. Tentunya, tidak sembarang memvalidasi, karena sumber data yang diterima dari kementerian bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Sesuai surat Kemensos yang diterima Dinsos tanggal 8 Januari 2021. Pelaksanaan Validasi calon KPM PKH, dalam rangka pelaksanaan penggenapan KPM PKH 2021. Sumber data Validasi dari Direktorat Jenderal Jaminan Sosial Keluarga yang ditujukan kepada calon KPM PKH yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan KPM Penerima Sembako dan non Sembako," pungkasnya. (jl)
