PARIPURNA: Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy dalam sidang paripurna DPRD setempat.
SELONG -- Sidang paripurna DPRD Lombok Timur berlangsung Kamis (18/3). Sidang ini membahas agenda Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2020.
Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy dalam kesempatan itu menyampaikan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah selama kurun tahun 2020. Ia juga juga menyampaikan terima kasihnya atas waktu penyelenggaraan paripurna tersebut.
Dalam laporannya, Bupati Sukiman menyampaiakan arah kebijakan pembangunan tahun 2020. Yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Dari arah kebijakan itu, setidaknya ada lima fokus prioritas yang dilaksanakan. Diantaranya pembangunan kualitas layanan dasar dan penanggulangan kemiskinan.
Berikutnya, pemerataan infrastruktur dan mitigasi bencana. Termasuk peningkatan nilai tambah produktivitas pertanian dan pariwisata, serta daya dukung lingkungan.
Kinerja pemerintah daerah menyangkut pendapatan dan belanja daerah tahun 2020. Dimana belanja tersebut tidak bisa dipisahkan dari kondisi pandemi covid-19.
Lantaran kondisi tersebut, ungkapnya, mengharuskan pemerintah melakukan relokasi dan refocusing anggaran.
Refocusing APBD diarahkan untuk penanganan penanggulangan pandemi covid-19. Refocusing yang dilakukan meliputi belanja bidang kesehatan dan yang terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan covid-19.
Selain itu, ada juga penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya program atau kegiatan yang sudah direncanakan pada tahun 2020 yang lalu dalam perjalanannya harus disesuaikan kembali.
Akibat pandemi pendapatan daerah juga terkoreksi karena adanya perubahan postur anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2020. Koreksi ini sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2020.
Alhasil, pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer dalam bentuk dana perimbangan realisasinya mencapai Rp 1,614 triliun lebih.
Diakui Sukiman, sumber pendapatan asli daerah (PAD) Lombok Timur dari sektor pajak daerah dan retribusi perlu terus ditingkatkan. Belum optimalnya pajak dan retribusi ini disebabkan masih terbatasnya objek, serta kemampuan identifikasi serta penagihan objek.
Buntutnya, dari target Rp 2,6 triliun lebih realisasi PAD mencapai 95,56 persen atau senilai Rp 2,5 trilyun lebih.
Sementara dari sisi belanja, realisasi target pada tahun anggaran 2020 mencapai 95,38 persen. Jumlah ini setara sebesar Rp 2,563 triliun lebih dari rencana anggaran belanja sebesar Rp 2,687 triliun lebih.
Komponen belanja ini terdiri dari realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 1,482 triliun lebih atau 97,33 persen. Sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 1,081 triliun lebih atau mencapai 92,85 persen dengan porsi terbesar masih pada belanja pegawai.
Untuk penerimaan pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp. 96,433 miliar lebih atau sebesar 105,95 persen. Angka tersebut berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp. 91,018 miliar.
Berbeda dengan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp 5,415 miliar lebih. Pada sisi pengeluaran pembiayaan daerah realisasinya sekitar Rp. 22,343 miliar dari rencana pengeluaran sebesar Rp 7 miliar atau terealisasi sebesar Rp.319,19 persen.
Di lain sisi, pengeluaran pembiayaan digunakan sebagai penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp. 7 miliar dan pembayaran pokok utang sebesar tak kurang dari Rp 15 miliar.
Dalam pidato pengantar tersebut, Sukiman juga menjabarkan capaian fokus dan prioritas pembangunan. Ia menyinggung berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur termasuk pula dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan, serta ketertiban dan keamanan.
Sebelum menutup pidato pengantarnya, Bupati Sukiman menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada dewan dan seluruh elemen masyarakat. Ini disampaikan atas dukungan dan kerja sama yang baik. (jl)
