RAKER: Jajaran pengurus PGRI Lombok Timur menggelar rapat kerja.
SELONG -- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Lombok Timur, menggelar rapat kerja, Rabu kemarin (10/3). Kegiatan ini dilaksanakan di ballroom kantor bupati setempat.
Di hadapan jajaran pengurus PGRI, Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy menyampaikan lima pesan. Kelima pesan tersebut demi kemajuan organisasi guru tersebut.
Pertama, PGRI diingatkan harus meningkatkan eksistensinya. Dengan begitu, kehadirannya dapat benar-benar dirasakan masyarakat.
Kedua, ia meminta memantapkan kembali organisasi tersebut. Caranya, dengan memberikan batas waktu yang jelas bagi pelaksanaan musyawarah cabang.
Saran ini tujuannya agar dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dengan harapan organisasi tersebut dapat terbentuk bahkan sampai ke tingkat desa.
Orang nomor satu di Kabupaten Lombok Timur itu, mengatakan, Pemkab Lombok Timur siap mendukung pemantapan organisasi itu. Bentuk dukungannya dengan menyediakan sekertariat.
“Eksistensi kemantapan organisasi ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan sekertariat," ucapnya.
Memantapkan PGRI, lanjutnya, dengan cara memaksimalkan aktivitas dan menghidupkan suasana organisasi. Ia meminta, agar organisai guru tetsebut memilih orang yang benar dan berkompeten sebagai pengurus.
Yaitu orang-orang yang ingin, memiliki kemampuan dan punya waktu untuk mengkosolidasikan dengan sebaiknya. Menurutnya, kunci dari pemantapan personil ini adalah profesional.
Ketiga, dirinya meminta agar PGRI memantapkan program kerja. Dimana program kerja itu harus memiliki target pencapaian, sehingga terlaksananya agenda yang bertahap, bertingkat, dan berlanjut.
''Saya berharap PGRI dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan IPM Lombok Timur," harapnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sukiman menyinggung soal masih tingginya kasus pernikahan dini. Lantaran itu, ia meminta guru tak langsung memberhentikan atau memutus pendidikan bagi anak yang sudah terlanjur menikah.
Guru diminta bisa membimbing dan mengakomodir siswa yang sudah terlanjur menikah. Jangan karena menikah, mereka tidak mendapat ijazah.
Keempat, PGRI diminta memantapkan konsolidasi yang menyangkut internal organisasi. PGRI harus mampu meneguhkan persatuan dan kesatuan sehingga tidak ada lagi organisasi serupa.
Ia berharap, dengan adanya konsolidasi maka faksi yang ada bisa terakomodir dan dapat mempermudah pemerintah dalam memfasilitasi organisasi tersebut.
Kelima, ia meminta organisasi untuk memantapkan koordinasi bukan hanya internal, namun juga dengan eksternal. Sebut saja seperti lembaga kemasyarakatan lainnya.
"Kelima saran ini jika dipraktikkan dengan serius, akan menghasilkan sesuatu di luar dugaan. Dengannya, suatu organisasi akan mampu melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban yang diamanatkan oleh organisasi kepada pengurus," tandasnya. (kin)
