APEL: Siswa-siswa di salah satu SMK Lombok Timur sedang apel bendera.
SELONG -- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), khusus di Kabupaten Lombok Timur sedang menjamur. Namun hal itu tak sebanding dengan keberadaan guru produktif.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, H Mashun saat ditemui disela mengisi acara mengakui jika persoalan itu masih manjadi masalah, khususnya di SMK.
"Terkait guru produktif kita masih dalam situasi dan kondisi sangat terbatas," kata H Mashun, Selasa (16/3).
Tetapi, lanjutnya, bagi guru produktif di jurusan tertentu seperti perhotelan misalnya sudah ada, berupa praktisi. Di jurusan lainnya, seperti di Teknik Sepeda Motor (TSM) pun sudah ada. Jika dulu di bidang tersebut sangat kurang, namun sekarang sudah dapat teratasi.
Hal ini, ujarnya, sebagai salah satu cara mengatasi infrastruktur kekurangan tetnaga tersebut.
Kemudian, untuk jurusan Teknik Kendaraan Ringan (TKR) baru selesai melakukan pelatihan atau workshop. Hal itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas guru.
Yang hendak melakukan pelatihan kepada siswa nantinya. Sehingga guru telah memegang sertifikat uji kopentsi sesuai ddngan jurusan.
"Kemarin kita adakan di SMKN 1 Selong, ada 13 guru yang ikut," ujarnya.
Ketiga belas guru itu yakni masing-masing satu orang dari Jakarta, Sumbawa, dan KSB. Tiga orang dari Mataram dan Lombok Tengah, dab sisanya dari Lombok Timur.
Ia mengatakan, adapun kekurangan guru produktif dapat dibilang merata di jurusan masing-masing. Namun jumlahnya yang kebutuhannya yang berbeda.
Guru produktif, ujarnya masih banyak dari kalangan swasta jika dibandingkan dengan yang PNS.
"Lebih banyak berasal dari non PNS," bebernya.
Ia mengatakan, untuk meningkatkan guru produktif dari kalangan PNS, pemerintah telah melakukan setidaknya tiga langkah. Yakni pertama, pemerintah telah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengangkat guru produktif, sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan oleh sekolah.
Kedua, pemerintah mengangkat guru non PNS bagi sekolah yang bersangkutan. Ketiga, melalui pengangkatan P3K.
"Terakhir mengangkat PNS, namun jumlahnya sungguh sangat terbatas," ujarnya
Di kesempatan itu, Mashun juga menyinggung soal kenaikan Biaya Operasional Sekolah (BOS). Untuk SMK, bebernya, ada kenaikan yang awalnya Rp. 1,5 juta saat ini menjadi Rp. 1,590.
"Ada kenaikan Rp 90 ribu," terangnya.
Kendati naik hanya Rp 90 ribu, ujarnya namun jika dikali dengan jumlah siswa akan menjadi banyak.
SMKN 1 Pringgabaya misalnya, dengan siswa yang berjumlah 1.300 maka akan mendapatkan dana sekitar Rp 2 miliar. Itu berarti memiliki perkembangan yang cukup signifikan.
Alasan kenaikan sendiri, ujarnya, lantaran pandemi perlunya penambahan. Selanjutnya, penambahan infrastruktur seperti sarpras.
"Semuanya naik SMK Rp 1,590 ribu namun SMA itu Rp 1,540 ribu persiswa dari kelas X sampai kelas XII," tandasnya. (kin)
