 |
| KUNJUNGAN: Gubernur NTB, H Zulkifliemansyah saat meninjau lokasi budidaya lobster di Telong-elong. |
MATARAM -- Dalam rangka tindak lanjut pengembangan kampung budidaya lobster di Provinsi NTB, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB melakukan pertemuan dengan Sekretaris Dirjen Perikanan Budidaya dan Direktur Kawasan sekaligus Plt Direktur Perbenihan Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Direktorat Jendral Perikanan Budidaya Gemi Triastutik menjelaskan, kedatangan tim Kementerian Kelautan dan Perikanan ke NTB untuk mempercepat realisasi Kampung Lobster. Dimana penekanan pembahasannya terkait kesiapan lahan sekaligus penyusunan master plan.
Pembahasan ini dilakukan sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama fasilitas pendukung sudah bisa dibangun di kawasan Telong Elong, Kabupaten Lombok Timur.
Gemi mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan perjanjian kerja sama pengelolaan aset yang dimiliki Pemprov NTB ini agar sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga kuat legal standingnya.
Ia mengatakan sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait pengembangan kampung budidaya lobster yang menjadi direktif Menteri Kelautan dan Perikanan terutama terkait dengan kesiapan lahan.
Ia juga mendorong agar seluruh proses administrasi bisa cepat diselesaikan. Tujuannya agar pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dapat segera mengeksekusi pembangunan sarana prasarana yang mendukung pengembangan kampung budidaya lobster tersebut.
Selanjutnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Yusron Hadi mengatakan bahwa Indonesia harus memiliki center atau pusat lobster yang dapat menjadi ikon nasional.
“Ketika orang bertanya dimana mendapatkan lobster, yang akan selalu diingat adalah NTB. Untuk itu kita perlu segera tindak lanjuti terkait dengan perjanjian kerjasama pengelolaan lahannya agar segera bisa kita implementasikan pembangunan sarana dan prasarananya”, kata Yusron.
Ia juga mengatakan bahwa tidak ada persoalan terkait dengan lahan yang akan digunakan sebagai kampung lobster. Ini karena Dinas Perhubungan NTB selaku pengguna lahan setuju agar lahan yang dikelola tersebut dialihkan menjadi tempat pengembangan kampung budidaya lobster.
“Surat Pak Menteri terkait permohonan lahan, tim aset provinsi sudah melakukan survei lokasi, sekarang tengah disiapkan kajiannya untuk di tindaklanjuti perjanjian kerjasamanya dan sudah bisa ditandatangani," ulasnya.
Setelah rapat tim kementerian didampingi tim Dislutkan Provinsi dan Kabupaten Lombok Timur langsung menuju lokasi Telong Elong. Kunjungan ini untuk pemetaan lokasi sekaligus identifikasi kegiatan pembangunan yang bisa dilakukan segera.
Saat ini, lahan yang disiapkan Provinsi untuk menopang berdirinya kampung lobster tersebut adalah lahan dermaga pelabuhan milik Pemprov NTB di Telong Elong. Lahan ini dibawah pengelolaan Dinas Perhubungan NTB.
Senada, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, perwakilan dari Dinas Perhubungan menjelaskan lahan yang tersedia seluas 1,35 Ha. Lahan ini tidak ada kendala untuk diserahkan apabila akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan Kampung Lobster.
Menambah penjelasan dari perwakilan Dinas Perhubungan, perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang hadir dalam kesempatan tersebut menjelaskan, pola pemanfaatan tersebut dapat segera dilakukan. Caranya dengan pinjam pakai terlebih dahulu.
Sistem ini dimungkinkan dalam perjalanannya nanti dialihkan ke pola hibah dari Pemprov NTB ke pemerintah pusat. Proses perjanjian pinjam pakai dapat diselesaikan segera dalam beberapa hari ini setelah surat permohonan Kementerian Kelautan dan Perikanan diterima. (jl)
