EVALUASI: Sekda Lotim, HM Juaini Taofik memimpin rapat evaluasi perbaikan data penerima program sembako Kemensos.
SELONG-- Kabar terkait adanya permasalahan data dalam penerima Program Sembako Kemensos nampaknya bukanlah pepesan kosong. Masalah ini menjadi penyakit akut yang kini mendapat atensi Pemkab Lombok Timur
Berkenaan dengan hal tersebut Pemkab Lotim menggelar rapat koordinasi dan rekonsiliasi data Penerima Program Sembako 2021.
Agenda itu digelar di ruang kerja Sekda Lotim sekaligus memimpin jalannya rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial. Selain itu, ada pula Kepala Cabang Bank BRI Lombok Timur, Kamis (15/4).
Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, Baiq Farida Afriani saat rapat memaparkan, ada pengurungan jumlah pada bulan Maret dan April penerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Pengurangan itu disebutnya cukup drastis.
Masalah lainnya yakni, masih adanya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Keluarga Pemenerima Manfaat (KPM) yang belum terkonfirmasi pihak bank.
"Permasalahan terkait e-warong yang masih melakukan sistem pemaketan bantuan hingga pengumpulan KKS KPM," terang Baiq Farida Afriani.
Terkait pengurangan penerima bantuan disebutnya hal itu sebagai masalah yang cukup krusial. Lantaran kenyataan yang ada di lapangan tak sesuai dengan data.
Ia mencontohkan, dicabutnya KPM yang dianggap sudah mampu, padahal kondisinya masih jauh dari cukup.
"Kami di Dinas Sosial sudah tidak lagi diberi kewenangan menentukan kelayakan penerima bantuan atau KPM," keluhnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, HM Juaini Taofik mengatakan, data yang berasal dari koordinator daerah dengan yang ada di pusat seharusnya sama. Lantaran itu dia meminta agar Dinas Sosial dan seluruh pihak terkait untuk melakukan pengecekan kembali.
"Agar seluruh data, baik dari Kementrian Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, maupun pihak Bank bisa seragam," pintanya
Keseragaman data, imbuhnya, merupakan salah satu indikator keberhasilan program bantuan sosial yang dilaksanakan saat ini.
Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Ofik itu, menyinggung soal pengendalian sembako. Tujuannya agar tak terjadi ketimpangan harga bahan pokok di beberapa pasar.
Pasalnya, hal itu disebutnya juga menjadi salah satu faktor.
"Hal itu juga berpengaruh terhadap jumlah bantuan sembako yang diterima masyarakat,"ujarnya
Sementara itu, pihak BRI berjanji akan menertibkan e-warong yang masih melakukan sistem pemaketan bantuan dan pengumpulan KKS KPM. Caranya dengan mencabut surat izin. (kin)
