BANTUAN: BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur memberi bantuan kepada keluarga peserta lembaga itu.
SELONG -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kembali memberikan jaminan sosial terhadap peserta lembaga tersebut.
Acara penyerahan itu berlangsung di Pendopo Bupati Lombok Timur, Kamis (22/4).
Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy dalam sambutannya menerangkan, sampai saat ini peserta BPJS Ketenagakerjaan di Lotim yang non ASN baru berjumlah seribu lebih. Namun, dalam waktu dekat jumlah itu akan bertambah menjadi 10 ribu.
Sukiman merincikan, di jajaran pendidikan saja tenaga honorer non ASN terdapat 5600 yang hendak didaftarkan. Begitu juga dengan di Dinas Kesehatan setempat.
"Cuma prosedur ini harus kita tempuh, dan harus melalui prosedur sesuai undang-undang yang berlaku," terang HM Sukiman Azmy.
Sehingga, ujarnya, tak ada permasalah di kemudian hari nantinya. Karena itu, dirinya menginstruksikan kepada Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan serta Pendidikan dan Kebudayaan agar tenaga non ASN yang di bawah naungan kedua dinas itu segera didaftarkan. Terhitung 1 Mei ini semua sudah menjadi peserta BPJS.
Himbauan serupa juga dirinya tujukan kepala lembaga pimpinan pondok pesantren atau yayasan. Menurutnya, keikutsertaan dalam lembaga tersebut memiliki manfaat yang sangat besar.
Begitu pula dengan perangkat desa, kelurahan, sampai dengan kepala lingkungan yang telah terdaftar.
"Seperti yang tejadi kepada Almarhum Kepala Desa Rarang, Alhamdulillah santunan dapat diberikan," ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut dirinya menyinggung soal perkembangan Covid 19. Ia menyampaikan, Lotim saat ini berada pada urutan ke sepuluh atau terakhir.
Sampai saat ini, terangnya, pasien terkonfirmasi positif masih 21 orang yang berada di rumah sakit. Jika dibandingkan dengan daerah lain, Lotim masih unggul. Hal itu tercapai, lantaran jerih payah semua pihak.
Namun demikian, ada kabar juga kabar yang tak enak didengar yaitu tingkat pelaksanaan vaksinasi bagi lansia hanya baru sampai 12 persen. Meksi begitu, dirinya tak ingin menyalahkan siapapun prihal tersebut.
Hal itu dikatakannya cukup mendasar lantaran instruksi Gubernur NTB. Menurutnya, yang pertama divaksin yakni tenaga kesehatan. Kedua, bagi yang bekerja pada layanan publik. Selanjutnya, TNI Polri, dan lansia berada di posisi terakhir.
"Ketika jumlah nasional menurun, baru kita diburu harus melakukan vaksinasi ke lansia," ucapnya.
Hasil koordinasi dengan Kadis Kesehatan dan Kepala Puskesmas kendala yang dihadapi yakni berupa transportasi. Kendala itu diraskan untuk mendatangi dan membawa yang bersangkutan.
Buntut dari masalah tersebut, Pemkab memberikan bantuan kepada seluruh puskesmas yakni berupa anggaran Rp 10 juta. Bantuan ini untuk menyelesaikan masalah tersebut lantaran vaksinasi terhadap lansia harus maksimal.
Masa pandemi ini, membuat semua hal tak menentu. Karena itu, ia berterima kasih kepada seluruh jajaran tenaga medis yang menjadi garda terdepan.
Meski, kata Sukiman, pada tahun 2020 yang lalu insentif sempat tak terbayarkan selama empat bulan, tapi tak menyurutkan semangat para nakes berbuat dan mendedikasikan diri.
"Maka dari itu kita harus apresiasi mereka dalam melaksanakan tugas," ujarnya.
"Insya Allah kita sedang ikhtiar dengan Kadis Kesehatan, Sekda sedang berusaha untuk itu. Agar insentif empat bulan segera terbayarkan," imbuhnya. (kin)
