Hj. Sitti Rohmi Djalillah
MATARAM -- Pantauan dan evaluasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK), masih banyak permintaan warga miskin untuk didaftarkan sebagai peserta. Usulan ini baik di provinsi maupun di kabupaten kota di NTB.
Mencermati data yang ada, Pemprov NTB menginisiasi pemadanan data peserta JKN KIS tahun 2021. Ikhtiar ini dinilai sebagai upaya tertib data sebagai solusi bagi warga miskin mengantongi kepesertaan BPJS Kesehatan.
Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah menyebutkan, jumlah kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan NTB tahun 2021 adalah 2.940.970 jiwa. Data tersebut jika ditambahkan dengan data APBD I sejumlah 147.641 jiwa dan APBD II sejumlah 313.853 jiwa, maka total jumlah kepesertaan yang dibayarkan pemerintah sebanyak 3.402.433 jiwa.
“Dari jumlah data tersebut, jika disandingkan dengan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan basis data kepesertaan PBI JK dengan jumlah 2.953.740 jiwa, maka jumlah kepesertaan PBI JK tersebut telah melampaui jumlah DTKS yang ada di provinsi,” sebutnya, Rabu kemarin (5/5).
Melihat perbandingan data yang ada, Wagub menduga ada indikasi kemungkinan adanya kepesertaan yang tidak tepat sasaran. Indikasi tersebut terendus dengan banyak data usulan kepesertaan yang ditolak karena peserta yang diusulkan sudah terdaftar.
Mirisnya, meski sudah dilaporkan terdaftar di PBI JK, namun mereka (warga, Red) tidak mengantongi Kartu BPJS Kesehatan .
Mencermati data dan permasalahan yang ada, orang nomor dua di NTB tersebut telah melayangkan surat resmi kepada bupati dan walikota di NTB. Surat tersebut diharap agar kepala daerah kepala menginstruksikan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pemadanan kembali terhadap kondisi terkini data kepesertaan PBI JK.
Pemadanan NIK bertujuan memastikan data peserta dimaksud valid. Apakah peserta dimaksud masih ditemukan berdasarkan alamat yang ada dalam data tersebut.
Begitu juga dengan peserta dimaksud masuk dalam basis DTKS yang diterbitkan Kementerian Sosial RI atau tidak. Termasuk, apakah peserta berdasarkan data yang ada saat ini memiliki atau memegang kartu JKN (BPJS Kesehatan) atau tidak.
“Selanjutnya masing-masing kabupaten kota agar memastikan bahwa data penerima PBI JK berhubungan langsung dengan DTKS,” tegasnya.
Atensi Pemprov NTB tentang kesehatan warga miskin sudah totalitas. Upaya yang dilakukan pihaknya yakni mendapatkan data kepesertaan masyarakat NTB dalam kepesertaan BPJS. Baik melalui PBI JK yang dibayarkan pemerintah pusat, pemprov dan pemerintah kabupaten kota.
Dari data yang ada, terangnya, tim dari Dinas Sosial NTB melakukan pemilahan data by name by adress sampai tingkat desa kelurahan. Tujuannya dalam rangka memudahkan pemerintah kabupaten kota menggerakkan potensi sumberdaya pemerintahan menindaklanjuti langsung di desa-desa dan kelurahan agar perbaikan data efektif dan akurat.
Ikhtiar totalitas pelayanan ini disebutnya, harus mendapatkan dukungan sampai ke tingkat kabupaten kota secara berjenjang ke aparat kecamatan, desa, dusun hingga yang terbawah.
Kesolidan dalam pemadanan data ini diharap membuahkan hasil. Tujuannya agar tidak ada lagi ketimpangan sosial tentang pelayanan kesehatan bagi warga miskin. (jl)
