I Gede Putu Ariady
MATARAM -- Sejak posko pengaduan THR dibuka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, hingga Selasa, (11/5,) mencatat ada 16 pengaduan. Posko ini juga menerima permintaan konsultasi yang kini ditangani petugas pengawas ketenagakerjaan dan mediasi.
"Dari 16 permasalahan terkait THR tersebut, terdiri dari 12 pengaduan dari para pekerja yang mengeluh karena belum menerima THR dari tempat kerjanya. Sementara 4 permintaan konsultasi dari perusahaan terkait teknis dan perhitungan THR kepada pekerja," ungkap Kepala Disnakertrans NTB, I Gede Putu Aryadi.
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, mantan Irbansus Inspektorat NTB itu menjelaskan pihaknya bekerja cepat. Pihaknya juga langsung menugaskan petugas pengawas bersama mediator melakukan klarifikasi lapangan.
Dalam klarifikasi ini, kata Gede dimaksudkan untuk melihat langsung dan pihaknya ingin memastikan apa kendala yang dihadapi perusahaan tersebut. Apakah kondisinya sebagai perusahaan yang sehat atau bagaimana.
Langkah itu sekaligus guna mempertemukan para pekerja dengan manajemen perusahaan agar mencapai kesepakatan bersama.
"Kami ingin mengedepankan pendekatan musyawarah untuk mencapai kemufakatan antara pekerja dan perusahaan. Apapun permasalahannya, kita upayakan win-win solution," terangnya.
Hasilnya, kata Aryadi terdapat 4 perusahaan yang belum pernah memberikan THR kepada para pekerjanya. Dari keempat perusahaan tersebut, akhirnya mulai tahun ini pimpinan perusahaan tersebut sepakat membayarkan THR kepada para karyawannya.
Demikian juga 4 perusahaan yang telah mengajukan permintaan konsultasi. Saat ini sudah merealisasikan pembayaran THR kepada para pekerjanya. Sementara 8 pengaduan lainnya, sedang dalam proses penyelesaian. (jl)
