ATENSI: Pemkab Lombok Timur memberi atensi terhadap tenaga kerja berisiko tinggi sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
SELONG -- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berkomitmen memberikan perlindungan bagi seluruh tenaga honorer. Perlindungan ini terutama bagi yang rentan risiko, melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy mengatakan, meminta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendaftarkan tenaga diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Saya berharap seluruh OPD dapat membuat perjanjian kerja sama (PKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu dekat," terang HM Sukiman Azmy, Kamis (10/6).
Menurutnya, badan jaminan kesehatan itu memiliki manfaat yang besar. Yakni memberikan perlindungan, khususnya bagi honorer dengan premi yang ringan.
Selain honorer, dirinya melirik profesi lain yaitu nelayan. Profesi yang satu ini disebutnya juga memiliki risiko yang tinggi.
Lantaran itu, ia berniat memberlakukan hal serupa. Para nelayan di daerah ini akan diikutsertakan nelayan sebagai peserta jaminan kesehatan tersebut.
Karena itu, ia meminta BPKAD yang turut hadir dalam acara itu menghitung kebutuhan premi bagi pekerja laut ini. Upaya ini disebutnya sebagai bentuk perlindungan dan langkah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Ini salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur, Akbar Ismail menerangkan, pihaknya telah membayarkan tak kurang dari Rp 11 milyar kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pembayaran ini bagi peserta yang berdomisili di daerah ini.
Dari jumlah tersebut, lanjutnya, Rp 10 miliar dibayarkan untuk jaminan hari tua, bagi 1.400 orang peserta.
"Dukungan dari Pemda Lombok Timur tentunya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat," tandasnya. (kin)
