HM Juaini Taofik
SELONG -- Di setiap daerah tak luput dari bencana, terlebih kondisi saat ini. Di tengah menyeruaknya Covid-19, juga disertai dengan iklim yang tak menentu.
Kondisi ini tentunya menuntut setiap orang dapat memahami apa yang hendak dilakukan ketika bencana itu datang. Lantaran itu, penting adanya mitigasi terhadap persoalan tersebut.
Salah satunya melalui penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Program ini menjadi salah satu prioritas nasional tahun 2021, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Untuk mempersiapkan hal itu, Pemkab Lombok Timur menggelar rapat koordinasi implementasi program tersebut. Rapat ini dilaksanakan di Ruang Rapat Masjid Kantor Bupati, Jumat (25/6).
Rapat koordinasi persiapan penerapan SPAB ini setidaknya diikuti oleh 25 orang. Mereka ini berasal dari berbagai elemen pendidikan seperti Kementerian Agama Lombok Timur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim, Universitas Gunung Rinjani, Universitas Hamzanwadi, KNPI, Marakit Ta'limat, STIA Muhammadiyah dan UNW Anjani.
Sekda Lotim, HM Juaini Taofik dalam sambutannya menyebut, kegiatan ini merupakan awal yang baik untuk mewujudkan SPAB. Ini karena bencana tak dapat dihindari.
"Mulai dari gempa bumi, banjir, termasuk bencana non alam pandemi covid-19," ucapnya.
Lantaran itu, untuk merumuskan konsep aman bencana yang nantinya hendak diterapkan disebutnya perlu pelibatan berbagai elemen.
Menurutnya, pendekatan kolaboratif yang digunakan dalam persiapan pelaksanaan SPAB itu sangat dibutuhkan, bahkan memiliki relevansi. Mengingat setiap persoalan tak dapat dibahas secara terpisah atau sendiri-sendiri.
"Saya meminta seluruh peserta dapat berpartisipasi secara aktif menyumbangkan idenya demi terwujudnya SPAB," ujarnya.
Senada, Ketua Tim BNPB Iwan Subiantoro meminta agar rapat ini dimanfaatkan dengan baik. Ini demi menyamakan persepsi penerapan SPAB.
Dirinya mengingatkan agar, konsep yang dilahirkan sesuai dengan kebutuhan lokal, khususnya di Lotim.
Tak hanya itu, ujar Iwan, penerapan program itupun diharapkan dapat dimulai sejak jenjang terendah. Yaitu pra sekolah seperti TK dan PAUD.
"Saya meminta agar pelaksanaannya tidak hanya di sekolah negeri saja, melainkan juga di sekolah swasta, termasuk Pondok Pesantren," ujarnya. (kin)
