Baiq Nurhasanah
SELONG -- DPRD Lombok Timur menyoroti masih maraknya perilaku pencaloan ilegal terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), khususnya tujuan negara bagian Timur Tengah.
Anggota DPRD Lotim Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Baiq Nurhasanah mengatakan, pengiriman tenaga migran khususnya tujuan Timur Tengah masih ditutup sejak tahun 2012 yang lalu. Namun demikian, ia heran masih ada saja pemberangkatan ke wilayah tersebut.
Lantaran itu dirinya meminta kepada pemerintah daerah memberikan pemahaman kepada para sponsor. Pemahaman ini penting agar tidak mengirim tenaga kerja migran secara ilegal.
"Karena kalau ilegal kita bisa saksikan banyak yang mengalami hal yang tidak baik," kata Baiq Nurhasanah, saat ditemui di ruangannya, Senin (7/6).
Ia pun tak mengerti, kenapa para agen berani mengirim. Apakah, kata dia, dari daerah sampai dengan pusat ada izin. Sebab hal itu disebutnya tersistem.
Lantaran itu, politisi PDIP ini meminta agar pihak yang berwenang menangkap pihak sponsor pengiriman tersebut. Langkah ini diambil agar tidak ada lagi korban.
"Karena para TKI ini tahunya hanya berangkat saja," imbuhnya.
Untuk itu, Disnakertrans perlu turun memfasilitasi calon tenaga agar tak berangkat secara ilegal. Mengingat masih ada oknum pejabat yang masih memberlakukan praktik tersebut.
Kendati demikian, ia enggan menyebutkan orang yang dimaksud.
Tapi hal itu disebutnya, cukup berdampak ke kalangan bawah untuk melakukan hal serupa.
"Tapi lucunya juga, teman-teman calon TKI ini tau tidak PT yang memberangkatkan," ucapnya.
Menurutnya, penting bagi pemerintah daerah mencerdaskan masyarakat mengenai hal tersebut. Sehingga penanganan bukan hanya yang bermasalah saja.
Namun pertanyaan mendasar seperti berapa kali pengiriman uang, berapa lama di tempat itu luput dari pemantauan. Sehingga masalah dapat diurai dengan baik.
"Contoh kasusnya Yuli, yang sampai saat ini masih di KBRI," sebutnya.
Ia menuturkan, pengalamannya sebagai pelaku pekerja migran pada tahun 1995 di Riyadh, Arab Saudi. Tergantung pembawaan diri, dan paham komunikasi.
Sebab, kata dia, untuk keluar rumah saja harus semua tertutup. Tak boleh keluar dengan yang bukan mahram, dan jika sudah masuk waktu salat pekerjaan dilepas.
Selain itu, informasi yang didapatinya dari agen penyalur pun lengkap. Seperti nama PT, majikan, kontak, rekomendasi dari dinas terkait, pendidikan dan sebagainya.
Namun tak seperti saat ini, sesampai di sana lantaran kurangnya pendidikan sehingga bermasalah dengan komunikasi dengan majikan.
Masalah lain yang dilihatnya aneh yakni keberangkatan yang berputar-putar. Seperti pesawat misalnya, beberapa kali transit dan hal itu disebutnya lantaran pemberangkatan secara ilegal.
"Terus di Jakarta siapa yang akomodir, siapa yang buat passpor. Lalu pemerintah yang mana mau disalahin," tandasnya. (kin)
