WEBINAR: Gubernur NTB H Zulkifliemansyah bersama Asisten I Setprov NTB H Ridwansyah saat mengikuti webinar peningkatan ketahanan ekonomi daerah.
MATARAM -- Puluhan ekonomi di tengah guncangan pandemi Covid-19 menjadi perhatian serius pemerintah. Lebih-lebih pihak perbankan, pemulihan ekonomi menjadi agenda serius yang harus ditangani.
Ada banyak langkah yang diambil dalam pemulihan ekonomi ini. Sebut saja seperti pelonggaran kebijakan moneter dan relaksasi kebijakan makro prudensial.
Langkah lain yang perlu diambil yakni, digitalisasi sistem pembayaran dan mengembangkan UMKM. Termasuk pula ekonomi dan keuangan syariah, pendalaman pasar keuangan, dengan berkoordinasi bersama pemerintah dan institusi lain.
Itulah poin penting yang disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi, Kamis (10/6).lontaran itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam kegiatan webinar meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.
Dalam kesempatan itu, Rosmaya menyebut UMKM termasuk salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Karena itu, sektor ini harus didorong naik kelas dan semakin profesional.
Agar bisa menciptakan itu, jelasnya, akses keuangan dan inkuisisi menjadi faktor penting.
Saat ini, Bank Indonesia menggunakan seluruh instrumen bauran kebijakan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Langkah ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah dan komite stabilitas sistem keuangan.
Sementara itu, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, mengapresiasi sinergitas bersama BI. Kegiatan pengembangan UMKM oleh BI NTB difokuskan pada 3 aspek.
Ketiga aspek itu yakni, pengendalian inflasi, peningkatan ekspor serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, BI memiliki tiga pilar utama yang dijadikan landasan. Yaitu penguatan korporatisasi, peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan.
Dukungan BI terhadap pengembangan UMKM yang dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi. Dengan demikian dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian.
Bantuan BI disebutnya sangat luar biasa terhadap Pemprov NTB. Salah satunya mendesain produk-produk BUMDES.
"Sehingga BUMDES mampu menampung produk-produk yang akan menjadi produk UKM kami dan kemudian didistribusikan ke desa-desa,” katanya.
Selain itu, Zulkifliemansyah juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus hadir di tengah UMKM. Salah satunya melalui program yang digagas dengan BI, yaitu Mahadesa.
Program ini selain memperkuat infrastruktur perekonomian di desa, juga diharapkan mampu mengangkat berbagai produk IKM/UKM lokal. Langkah ini penting untuk bisa bersaing, tidak hanya menjadi tuan di negerinya sendiri, tetapi juga di pasar nasional dan global.
“Apabila BUMDES dapat menjalankan sistem Mahadesa yang digagas dengan Bank Indonesia maka ekonomi dari desa akan menggeliat sehingga secara makro agregat ini akan punya implikasi yang luar biasa,” tandasnya. (jl)
