 |
| HM Sukiman Azmy |
SELONG -- Pemkab Lombok Timur menemukan setidaknya ada sekitar 50 dari 411 agen e-Warong yang tak sesuai dengan standar Pedoman Umum (Pedum).
Jumlah itu didapati setelah tim verifikasi turun langsung melakukan kroscek lapangan. Hal itu diungkapkan Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy, pada rapat bersama jajaran Bank BRI dan Dinas Sosial, di Rupatama 1 Kantor Bupati Lotim, Selasa (27/7).
"Saya meminta kepada Bank BRI agar segera ditindaklanjuti temuan itu," kata Sukiman.
Hal itu, kata dia, harus dilakukan demi pelayanan terbaik kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Orang nomor satu di Lotim ini menerangkan, pilihan yang dapat diambil yakni melakukan pembinaan intensif agar sesuai Pedum, atau menggantinya.
Dirinya memaparkan, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sedikitnya ada 12 poin yang dicatat untuk mendapat pembinaan dan perbaikan.
Poin tersebut yakni, tidak tersedianya daftar harga. Adanya pengumpulan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) oleh e-Warong.
Berikutnya, tidak adanya laporan. Transaksi yang dilakukan sampai diluar wilayah yang ditentukan. Terlalu banyak KPM yang dilayani yang jumlahnya lebih dari 300 KPM.
Poin lainnya mengurangi hak KPM. Ditemukan juga e-Warong yang merupakan keluarga PNS, perangkat desa, hingga anggota Polri.
"Saya juga meminta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang telah difasilitasi Pemkab dapat bergerak aktif melaporkan setiap penyimpangan yang ada di lapangan," ujarnya.
Terpisah, Pimpinan Cabang BRI Selong, Arief Sarifudin berjanji akan melakukan pembinaan terhadap e-Warong yang keluar dari Pedum. Bahkan ia mengancam mencabut statusnya, mengingat pihaknya telah memberikan peringatan, utamanya untuk e-Warong yang mengumpulkan KKS KPM.
Arief menyatakan saat ini sudah tersedia 76 calon pengganti yang telah disetujui dan ada 19 yang tengah dalam pengajuan.
"Selain mengganti e-Warong yang bermasalah, jumlah tersebut juga untuk menambah kekurangan di sejumlah titik," tandasnya. (kin)
