 |
| Bambang Mei Finarwanto |
MATARAM -- Pemprov NTB kembali menggelar mutasi, Kamis (12/8) kemarin. Ini adalah mutasi kesekian kali selama virus corona-19.
Pada mutasi terbaru, empat pejabat eselon II dan enam eselon III bergeser posisi.
Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 menilai mutasi berulang kali yang dilakukan selama pandemi justru mengundang pertanyaan publik. "Situasi saat ini itu sedang prihatin. Lagi susah, urgensi mutasi terus menerus itu apa?," tanya Direktur M16 Bambang Mei Finarwanto, Jum'at (13/8).
Berdasarkan informasi dan serapan lapangan justru disaat pandemi organisasi perangkat daerah (OPD) sedang sibuk mengencangkan ikat pinggang program.
Pasalnya, sejumlah kegiatan harus dikurangi bahkan dipangkas karena refocusing anggaran. Tak heran, siapapun kepala dinas tetap akan mengalami kesulitan disaat pandemi.
"Memang diputer-puter, terus kemudian program di OPD jalan. Tidak juga, kondisinya memang anggaran terbatas. Bukan hanya pemprov, kabupaten kota pun sama," sambungnya.
Pria yang akrab disapa Didu ini menilai, era kepemimpinan Zul-Rohmi telah berada di tahun ketiga. Ketimbang menyajikan program yang membumi, justru paket Zul-Rohmi lebih condong terlihat hobi bongkar pasang pimpinan OPD.
"Dinas ibarat gerbong kereta, kepala adalah masinis. Manakala masinis sering diminta turun atau pindah kereta, lalu dibawa kemana kereta bernama Zul-Rohmi ini," tanya Didu lagi.
Didu pun khawatir, dengan kerap y masinis diminta turun, bukan tidak mungkin lama-lama arah kepemimpinan Zul-Rohmi salah jalur dan tersesat tanpa tujuan.
Mantan ED Walhi NTB ini melanjutkan, mutasi semestinya menjadi arena bagi badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) mengatur dan menentukan pemimpin sesuai dengan kemampuan.
Selain itu, kepala dinas harus diberi ruang bekerja dalam tempo tertentu. Kinerjanya kemudian diukur, baru ketika tidak tercapai dinilai.
"Ujungnya bila program tak tercapai, baru mutasi. Jangan mutasi ini sekadar jadi ajang membagi jabatan," tegasnya.
Fokus Program Covid Bukan Hanya Bagi Bantuan
Didu mengatakan, kondisi masyarakat dalam pandemi nyaris memasuki dua tahun. Ada istilah saat ini memasuki era baru. Segala macam aspek mengalami penyesuaian.
Ia menilai, tidak cukup dinas hanya berkutat soal membagi-bagi bantuan semata. Perlu ada langkah lebih progresif.
"Ya, kasih ikan saja tak cukup. Berikan kailnya, supaya masyarakat memancing sendiri," katanya.
Didu menjelaskan, OPD harusnya berimprovisasi program-program disaat pandemi. Seperti dinas lingkar hijau, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, maupun Dinas Perikanan bersinergi memberdayakan masyarakat.
Sektor yang terbukti ampuh menahan gelombang pandemi adalah pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) koreksi terdalam dialami sektor jasa dan perdagangan.
"Ini waktu yang tepat menggaungkan produk alam. Kembali kepada alam. Mengelola alam bukan hanya orang desa, orang kota juga bisa," bebernya.
Hal lain, kata Didu, peran kinerja dari Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM memiliki momentum mengatur ulang program dan kinerja.
Kedua dinas ini mulai mengajarkan cara mengolah produk, mengemas produk, hingga teknik promosi digital yang menarik. Disaat pandemi, terbukti usaha-usaha berbasis digital mengalami pertumbuhan.
"Elaborasi, dinas-dinas ini datangkan saja pakar kemasan. Hadirkan digital marketer kenamaan, ajari pelaku usaha kita," tandasnya.
Ditambahkan, improvisasi program di tengah pandemi inipun berlaku di dinas-dinas yang lain. Dengan keterbatasan anggaran saat ini, perlu ada penyesuaian program.
Menurutnya, kurang begitu urgen menggonta-ganti kepala dinas, yang urgen adalah inovasi programnya.
"Sekarang ini kesempatan memunculkan kreativitas. Pemprov NTB harus jeli melihat segala potensi dan peluang disaat new era," tandasnya. (jl)
