SIDANG: DPRD Lombok Timur menggelar sidang perubahan APBD 2021 dan menyetujui rancangan perubahan yang ada.
SELONG -- DPRD Kabupaten Lombok Timur menggelar Rapat Paripurna I Masa Sidang Pertama. Agenda itu digelar untuk membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2021.
Dalam laporan tanggapan gabungan Fraksi DPRD Kabupaten Lombok Timur, Asmat SH menerangkan, setelah memperhatikan dan mencermati penjelasan dari kepala daerah Lotim, tentang Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2021, pihaknya menyatakan setuju dengan usulan tersebut.
"Kami dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Timur menyatakan setuju untuk dibahas lebih Lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan," ujar Asmat SH, melalui laporan tertulisnya saat menyampaikan pandangan gabungan fraksi, Selasa (14/9).
Namun demikian dewan meminta penjelasan tentang beberapa poin. Yakni diantaranya, harga pupuk yang terus melonjak naik. Lantaran itu pihaknya meminta pemerintah segera mengambil langkah penyelesaian.
Masalah lain disoroti yakni, persoalan peternak ayam petelur yang menjerit lantaran harga telur yang disebutnya sangat rendah. Menurutnya hal itu buntut dari banyaknya barang tersebut yang datang dari luar daerah yang dipasarkan dengan harga yang sangat rendah.
Selanjutnya dewan juga menyoroti, realisasi PAD yang sampai bulan ini baru mencapai 205 miliar lebih dari target 419 miliar. Dengan kata lain, baru mencapai 49,05 persen.
DPRD meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD segera mengambil langkah strategis untuk menghasilkan realisasi dari sisa waktu yang ada.
Namun demikian, terhadap rencana Pemkab untuk penambahan penyertaan modal di Bank NTB Syariah, pihaknya meminta agar pembahasan tersebut dibicarakan secara terpisah. Sebab menurutnya perlu dilakukan analisis kelayakan.
Hal itu berkenaan dengan program Air Bersih di daerah selatan. Dewan juga meminta penjelasan sejauh mana progres realisasi pinjaman Pemkab pada Bank NTB Syariah.
"OPD teknis terkait untuk tetap melakukan sosialisasi yang berkelanjutan serta mengambil tindakan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku," pintanya.
Persoalan lain yang disoroti yakni, soal program subsidi bunga KUR untuk peternak sapi. Buntut dari program itu sebutnya, hewan satu ini mengalami jumlah lonjakan yang begitu tajam.
Dampak dari hal tersebut, harga sapi di Lotim menjadi anjlok. Kondisi ini tentunya merugikan peternak.
Selanjutnya DPRD Lotim, menyoroti banyaknya pengusaha dan perusahaan penunggak pajak serta retribusi daerah. Ditambah lagi dengan banyaknya dari mereka yang enggan membayar kewajibannya sesuai dengan aturan yang ada.
Yang lebih menarik dewan juga menyoroti terkait RPJMD. Pihaknya menanyakan status Pelabuhan Labuhan Haji. Kejelasan itu dibutuhkan agar dapat dievaluasi dan kerjasamanya.
"Mohon penjelasan terkait PAD bidang kesehatan, juga terkait ritel modern mohon penertiban dalam setiap wilayah," pintanya.
Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy dalam pidato laporannya mengungkapkan, rancangan Perubahan APBD Lotim tahun 2021 disusun dengan struktur, pendapatan daerah sebesar Rp 2, 829 triliun lebih. Hal itu mengalami peningkatan sejumlah Rp 6,961 triliun lebih.
Dia menjelaskan, dari anggaran sebelum perubahan, jelasnya, yakni Rp 2,822 triliun lebih, atau naik sebesar 0,25 persen. Sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp 3,89 triliun.
"Mengalami pengurangan sebesar Rp 32,181 milyar atau 1,03 persen dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 3,121 miliar lebih," ujarnya. (kin)
